Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Cak Imin: Pemegang Rekor Pimpinan Termuda DPR yang Kini Jadi Pimpinan MPR

Kompas.com - 19/03/2018, 16:18 WIB
Diamanty Meiliana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dikenal dengan nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ternyata memiliki nama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar.

Muhaimin muda aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta mulai tahun 1990-1997. 

Pengalamannya aktif berorganisasi mengantarnya langsung ke jabatan Sekretaris Jenderal PKB tahun 1998. Ia pertama kali menjadi Ketua Umum PKB pada 2005 hingga 2010. Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04%.

(Baca juga: PKB Tunjuk Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR)

Kariernya di DPR dimulai pada tahun 1999 dan terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Saat itu usianya masih 32 tahun dan hingga kini masih memegang rekor sebagai pimpinan DPR termuda.

Tahun 2009, Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tahun yang sama, dia menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adi Pradana.

Cak Imin terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI untuk keempat kalinya untuk periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Timur VIII setelah memperoleh 116,694 suara.

Hari ini, Senin (19/3/2018), pria kelahiran Jombang 24 September 1966 ini ditunjuk PKB untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.

(Baca juga: PKB: Muhaimin Bersedia Jadi Wakil Ketua MPR)

Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendapat jatah satu kursi pimpinan MPR setelah UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berlaku.

"Rapat pleno DPP PKB memutuskan Pak Muhaimin mengisi jabatan pimpinan MPR. Sudah sah, ya di PKB," kata Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut Jazilul, partainya menilai Muhaimin sebagak sosok yang layak menjabat Pimpinan MPR.

"Pak Muhaimin pernah jadi Pimpinan DPR, sekarang Pimpinan MPR, itu lebih dari cukup untuk track record. Figur Pak Muhaimin lebih menyatukan pimpinan yang ada, lebih meningkatkan kinerja yang ada, sehingga DPP PKB memutuskan itu," lanjut dia.

Berikut profil Muhaimin berdasarkan Litbang Kompas:

Pendidikan Umum :

- SD Mamba'ul Maarif Denanyar, Jombang (1979)

- Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar, Jombang (1982)

- Madrasah Aliyah Negeri I, Yogyakarta (1985)

- Fakultas Syariah, IAIN Yogyakarta

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM

- Magister Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia (UI) (1998)

 

Perjalanan Karier :

Pekerjaan :

- Guru/Staf Pengajar Pesantren Denanyar, Jombang (1980 - 1983)

- Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta (1989)

- Kepala Divisi Kajian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta (1992)

- Kepala Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik (1995)

- Hellen Keller International, Jakarta (1998)

- Sekretaris Yayasan Semesta Ciganjur (1999)

Legislatif :

- DPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1999 - 2004)


Keterlibatan dalam Organisasi :

- Pimpinan Bamus DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

- Anggota BURT DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)

- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (1999)

- DPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (2004 - 2009)

- DPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (2009 - 2014)

- DPR dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) (2014 - 2019)

Menteri :

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 - 2014)


Kegiatan Lain :

- Pimpinan Pusat Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (NU)

- Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta (1990)

- Anggota BPM FISIP UGM, Yogyakarta (1990)

- Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (1990 - 1991)

- Ketua Umum PMII, Yogyakarta (1991 - 1992)

- Ketua Umum PB PMII, Yogyakarta (1994 - 1997)

- Sekretaris Jenderal DPP PKB (1998 - 2002)

- Anggota Hellen Keller Internasional (1998)

- Ketua DPP PKB (2000 - 2005)

- Sekretaris Jenderal DPP PKB (2004 - 2005)

- Ketua Umum DPP PKB (2005 - 2010)


Penghargaan :

- Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adi Pradana


Keluarga :

- Rustini Murtadho (isteri)

- Anak : 3 orang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com