Kompas.com - 19/03/2018, 11:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta agar pemerintah serius menangani penyalahgunaan data kependudukan yang digunakan untuk meregistrasi jutaan nomor pelanggan prabayar fiktif.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menegaskan, kebijakan registrasi prabayar harus terus dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar tertib administrasi dan industri telekomunikasi yang sehat bisa terwujud.

"Ombudsman memandang kejadian tersebut disebabkan karena pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam melegislasi dan memberlakukan perundang-undangan yang bersifat fundamental dalam perlindungan data pribadi," ujar Alamsyah dalam keterangan resminya, Senin (19/3/2018).

(Baca juga: Registrasi Kartu SIM Diyakini Tekan Modus Mama Minta Pulsa)

Pemerintah bersama dengan DPR dan pihak terkait lainnya perlu melakukan perbaikan yang bersifat sistemik untuk melindungi warga negara sebagai subyek data.

Alamsyah mengingatkan, penundaan berlarut dalam pembentukan regulasi untuk melindungi warga negara sebagai subyek data merupakan maladministrasi yang dapat merugikan warga negara secara luas.

"Oleh karenanya Ombudsman RI mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik secara konsisten agar tidak ada lagi warga negara yang dirugikan," ujarnya.

Menurut dia, ada sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah, intansi dan lembaga terkait yang perlu segera dilakukan ke depannya.

(Baca juga: Masih Ada SMS Spam Pasca-registrasi SIM Prabayar, Ini Kata Menkominfo)

"Pertama, mempercepat proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memastikan hak subyek data terlindungi dalam penyimpanan, pemrosesan, pemanfaatan, hingga pemusnahan data pribadi mereka," ujar Alamsyah.

 

Nonaktifkan Nomor

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus segera mengatur kewajiban untuk memutakhirkan sistem keamanan IT di semua institusi dan korporasi yang berhubungan dengan penggunaan data pribadi secara luas agar terlindungi dari kebocoran dan penyalahgunaan.

"Kemenkominfo harus memastikan semua operator telekomunikasi dan penjual kartu prabayar menghentikan penggunaan instrumen robotik atau upaya lainnya dalam memanfaatkan data kependudukan untuk memanipulasi registrasi kartu prabayar hingga akhir Maret 2018," kata dia.

Jika ditemukan adanya penyalahgunaan atau registrasi yang tidak wajar, Alamsyah meminta pemerintah dan operator telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar.

(Baca juga: Registrasi Kartu, Rudiantara Bakal Tindak Tegas Pengguna Data Orang Lain)

 

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengusutan terhadap penjual maupun operator telekomunikasi yang tidak melakukan upaya perbaikan terhadap manipulasi registrasi kartu prabayar hingga akhir Maret 2018.

Alamsyah menegaskan, pemerintah harus mengupayakan pencabutan semua regulasi yang memberi peluang untuk melakukan praktik pemberian, pertukaran dan jual beli data pribadi yang berpotensi merugikan warga negara.

"Harus membatasi penggunaan klausul baku dalam berbagai perjanjian terkait pemanfaatan data pribadi yang cenderung menempatkan subyek data dalam posisi lemah," ujarnya.

Langkah berikutnya, kata Alamsyah, pemerintah harus melakukan pengawasan dan pembenahan tata niaga kartu perdana telpon atau voucher selular untuk menghindari penyalahgunaan data kependudukan dan praktik bisnis tak sehat melalui potensi markup data pelanggan maupun rekayasa laporan keuangan pada operator.

"Kemenkominfo juga harus segera melakukan penertiban pemanfaatan jaringan dan frekuensi untuk penyebaran promosi bisnis sepihak ke peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh warga negara," ujarnya.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Kuasa Hukum Ferdy Sambo: Apapun yang Diperbuat Klien Kami, Pasti Ada Motif Kuat

Nasional
Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Kasus Brigadir J, 31 Polisi Diduga Langgar Etik, 11 di Antaranya Dikirim ke Mako Brimob

Nasional
Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Pengacara Hormati Penetapan Ferdy Sambo Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Hampir Berganti Hari, Penggeledahan di Rumah Pribadi Ferdy Sambo Masih Berlangsung

Nasional
Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Polri Geledah 3 Rumah Ferdy Sambo, Cari Bukti terkait Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Kuasa Hukum: Klien Kami Lindungi Kehormatan Keluarga

Nasional
Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Mahfud: Mungkin Saja Bharada E Bebas dari Pidana, tetapi Instrukturnya Tidak

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Kami Minta Maaf

Nasional
Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Mahfud Apresiasi Kapolri

Nasional
Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Minta Kasus Brigadir J Ditangani Hati-hati, Mahfud: Agar Polri Selamat

Nasional
Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Kabareskrim: Polri Telah Periksa 47 Saksi Terkait Kematian Brigadir J

Nasional
Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Awal Mula Oknum Polisi yang Diduga Ambil CCTV Sekitar Rumah Ferdy Sambo Ketahuan...

Nasional
Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Kapolri: Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti di Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Bharada E Tulis Sendiri Kronologi Penembakan Brigadir J

Bharada E Tulis Sendiri Kronologi Penembakan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.