Kompas.com - 14/03/2018, 20:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Registrasi kartu SIM (sim card) diyakini akan menekan laporan fraud (penipuan) melalui perangkat telekomunikasi.

Beberapa bentuk fraud, antara lain modus 'Mama minta pulsa', berpura-pura meminta tebusan bagi keluarga korban hingga penawaran hadiah dengan terlebih dahulu menebus sejumlah uang.

"Setiap hari itu kami menerima laporan fraud lewat ponsel. Alhamdulilah sekarang Kemenkominfo telah mewajibkan registrasi sim card," ujar Kepala Unit II Subdirektorat II pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Idam Wasiadi dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Baca juga: NIK dan KK Tak Bisa Dipakai untuk Registrasi Kartu SIM, Ini Penjelasan Dukcapil

"Kalau semua sim card sudah teregistrasi dengan valid, Insya Allah, 90 persen laporan fraud, kasus mama minta pulsa dan sebagainya itu akan hilang," lanjut dia.

Polri sudah memprediksi para pelaku akan menggunakan modus berbeda, yakni menggunakan aplikasi Whatsapp, Lin, dan sejenisnya. 

Meski demikian, Polri telah mempelajari modus baru para pelaku tersebut sehingga dapat melakukan upaya antisipasi.

"Istilahnya kami di siber Polri dengan pelaku main balap-balapan ya, main dulu-duluan," ujar Idam.

Baca juga: Cek Registrasi Kartu SIM, Operator Mendapati Ada Data NIK Dobel

Diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan, hingga Rabu (14/3/2018) pagi, jumlah sim card yang sudah registrasi mencapai lebih dari 350 juta.

Jumlah tersebut, lanjut Ahmad, sesuai dengan prediksi di awal, yakni 350 juta sim card.

Kompas TV Seorang pelanggan Indosat Ooredo melaporkan nomor NIK dan KK-nya digunakan lebih dari 50 nomor.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Sidang Etik Ditunda Gara-gara Lili Mangkir, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Cuaca Panas Jelang Wukuf, Jemaah Haji Indonesia Diminta Jaga Kondisi Kulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.