Agung Laksono Minta Kader Tak Gaduh soal Pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPR - Kompas.com

Agung Laksono Minta Kader Tak Gaduh soal Pergantian Ketua Fraksi Golkar di DPR

Kompas.com - 13/03/2018, 14:11 WIB
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono (tengah) keluar gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (18/1). Agung Laksono diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi terkait kasus diduga berupaya merintangi penyidikan dengan cara ikut mengatur skenario kecelakaan yang dialami Setya Novanto hingga masuk rumah sakit. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/18.RENO ESNIR Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono (tengah) keluar gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (18/1). Agung Laksono diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi terkait kasus diduga berupaya merintangi penyidikan dengan cara ikut mengatur skenario kecelakaan yang dialami Setya Novanto hingga masuk rumah sakit. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/18.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar HR Agung Laksono meminta para kader Partai Golkar tidak lagi menimbulkan kegaduhan di internal partai terkait pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR menggantikan Robert J Kardinal.

“Sehubungan dengan pergantian Ketua FPG Pak Mekeng, saya minta semua pihak tenang dan bekerja sebagaimana biasanya. Adanya kritikan dan pernyataan yang bernada penolakan itu sebenarnya tidaklah perlu terjadi. Saya percaya DPP Partai Golkar sudah melakukan pertimbangan dan kajian atas keputusan tersebut,” ujar Agung Laksono melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga : Melchias Markus Mekeng Jadi Ketua Fraksi Golkar di DPR)

Agung berpandangan, DPP Partai Golkar dinilai tetap memegang teguh slogan "Golkar Bersih".

Ia memastikan, jika ada fungsionaris Golkar yang benar-benar terbukti terseret kasus hukum, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi penonaktifan atau diminta mengundurkan diri sesegera mungkin.

Selain itu, mantan Menko Kesra ini juga meminta seluruh pihak dan kader Partai Golkar untuk mengedepankan praduga tak bersalah dan tidak mendahului putusan hukum.

“Saya percaya DPP akan konsisten dengan tagline Golkar Bersih. Karena kebijakan itu tetap dipegang teguh mana kala jika ada fungsionaris Golkar yang benar-benar terbukti terseret kasus hukum maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi penonaktifan atau diminta mengundurkan diri sesegera mungkin,” tuturnya.

“Berikan kesempatan apa yang diputuskan DPP Partai Golkar agar Pak Mekeng bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pimpinan FPG DPR RI yang baru di DPR RI. Beri kesempatan Pak Mekeng untuk bekerja secara maksimal,” kata Agung.

(Baca juga : Tiba-tiba Tunjuk Mekeng Jadi Ketua Fraksi, Airlangga Dinilai Tak Bawa Perubahan)

Agung meminta agar seluruh kader Partai Golkar tidak membuang-buang energi hanya untuk urusan internal partai.

Sebaiknya, kata Agung, energi itu digunakan untuk melakukan penggalangan dan penguatan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 sekaligus Pilpres 2019.

“Jangan buang energi untuk ribut di dalam. Tenaga dan konsentrasi semestinya dimanfaatkan dalam upaya pemenangan Pilkada Serentak 2018, Pemilu 2019 termasuk Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi yang telah diusung oleh Golkar,” ujarnya.

(Baca juga : Kepada Hakim, Novanto Sebut Sudah Laporkan Mekeng dan Arif Wibowo ke Penyidik KPK)

Sebelumnya, Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajudin Abdul Wahab angkat bicara terkait pergantian Ketua Fraksi Golkar dari Robert J Kardinal kepada Melchias Marcus Mekeng.

Menurut Sirajudin, pergantian tersebut dapat merusak citra Partai Golkar dan menimbulkan spekulasi adanya upaya Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus korupsi e-KTP.

Pasalnya, Mekeng sering disebut di fakta persidangan dan diduga ikut terlibat kasus korupsi e-KTP.

"Pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua FPG DPR RI dapat juga menimbulkan spekulasi adanya upaya Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus megaskandal korupsi e-KTP, serta akan merusak citra Partai Golkar kembali," ujar Sirajudin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/3/2018).


Komentar

Close Ads X