Ketua Komisi II: KPK Harus Menjalankan Tugasnya Tanpa Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali angkat bicara terkait sikap pemerintah yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Amali mengatakan, KPK dalam kondisi apapun harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pemberantasan korupsi.

"Saya kira KPK itu kan punya tugas pemberantasan korupsi. Dalam situasi dan kondisi apapun. Saya kira ya silakan mereka jalan dengan tupoksinya," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Perludem: KPK Jangan Mau Diintervensi soal Penegakan Hukum Peserta Pilkada Bermasalah)

Terkait sikap pemerintah, lanjut Amali, KPK bisa saja mempertimbangkannya, namun tidak dalam konteks menunda atau menghentikan proses hukum.

Menurut Amali, KPK seharusnya tetap menjalankan upaya pemberantasan korupsi tanpa harus diintervensi.

"Kemudian apa yang diimbau oleh pemerintah itu bisa saja diperhatikan tapi bukan menghentikannya," tuturnya.

"Saya kira saya berpandangan bahwa silakan KPK menjalankan tupoksinya tanpa harus kita intervensi tetapi juga secara obyektif," kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Pernyataan Wiranto soal Penundaan Penetapan Tersangka Tak Representasikan Komitmen Jokowi)

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari paprol atau yang mewakili para pemilih.

Wiranto mengatakan bahwa permintaan tersebut juga berasal dari penyelengara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tidak berlebihan kalau permintaan dari penyelengara pemilu ditunda dululah. Setelah itu silakan dilanjutkan," kata Wiranto.