BNPT Ajak Pemerintah Daerah Ikut Aktif Tanggulangi Terorisme

Kompas.com - 12/03/2018, 11:32 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius (kanan) bersama dengan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo (kiri) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BNPT dengan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme di Indonesia. Humas Kementerian Dalam Negeri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius (kanan) bersama dengan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo (kiri) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BNPT dengan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme di dalam negeri.

Terbaru, BNPT menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding  (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengajak pemerintah daerah lebih aktif dalam program tersebut.

"MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: Kepala BNPT Minta Mantan Napi Teroris Tidak Dimarjinalkan)

Dengan MoU tersebut, BNPT berharap, ke depannya bisa terwujud sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien.

Tak cuma itu, dengan aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan akan menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme di daerah.

"Ini juga penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat," ucap Suhardi.

Selama ini, BNPT sendiri telah memiliki mitra pencegahan terorisme di daerah yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Organisasi ini merupakan reperesentasi BNPT di setiap provinsi di Indonesia.

"Dengan adanya MoU ini, diharapkan akan terjadi partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan dan melibatkan FKPT dalam melindungi daerahnya masing-masing dalam penanggulangan terorisme," ujar Suhardi.

(Baca juga: Kepala BNPT Memastikan Akan Perjuangkan Hak Korban Terorisme)

Dari segi pengawasan, BNPT menganggap pelibatan pemerintah daerah tersebut penting untuk mendukung program BNPT dalam melakukan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 di wilayah perbatasan negara.

"Apalagi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beberapa daerah sering dijadikan kelompok teroris sebagai pintu keluar masuk," kata Suhardi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X