Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT dan PPATK Petakan Pendanaan Kelompok Teroris yang Terafiliasi ISIS

Kompas.com - 27/09/2017, 13:18 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelesaikan buku putih mengenai pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan domestik yang terafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS.

Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, pembuatan buku putih atau white paper tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga yang terkait pemberantasan terorisme, seperti Densus 88 Anti-Teror dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Dokumen ini memberikan pedoman dan pemahaman kepada para stakeholder dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme," ujar Suhardi, saat menggelar konferensi pers di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Baca: Setelah Dua Tahun, Indonesia Keluar dari Daftar Hitam Anti-pendanaan Teroris

Suhardi mengatakan, hingga saat ini ISIS masih menjadi ancaman utama terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Menurut dia, sejak 2014 terjadi peningkatan jumlah penanganan perkara pendanaan yang melibatkan ISIS.

"Hal tersebut menunjukkan ISIS merupakan ancaman bagi keamanan di Indonesia," kata Suhardi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, hasil yang dimuat dalam buku putih ini merupakan hasil pemetaan risiko dan daftar seluruh jaringan kelompok teroris domestik yang terafiliasi dengan ISIS.

Selain itu, terdapat juga data mengenai kelompok foreign terrorist fighter (FTF) yang ada di Indonesia.

Baca: Bagaimana Menelusuri Sumber Dana Teroris?

"Di dalam buku putih terdapat pemetaan jaringan pendanaan teroris domestik dan Pemetaan FTF," kata Kiagus.

Menurut Kiagus, terlihat adanya perubahan tren pengumpulan dana untuk membiayai kegiatan teroris. Pengumpulan dana tidak lagi dilakukan secara ilegal, melainkan melalui donasi dan media sosial.

"Sulit untuk menelusuri pendanaan terorisme. Pertama dana itu bersumber dari dana-dana legal, jumlahnya kecil dan pergerakan dana dalam bentuk tunai," ujar Kiagus. 


Kompas TV Militer Irak melancarkan serangan baru melawan ISIS di wilayah Hawija.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com