Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Beragam, Tak Seharusnya Diisi Calon Tunggal atau Dua Calon

Kompas.com - 09/03/2018, 18:38 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai keberadaan poros koalisi ketiga di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan memberikan lebih banyak pilihan alternatif dalam Pilpres 2019.

Hidayat menilai kondisi masyarakat Indonesia yang luas dan beragam tak seharusnya diisi dengan calon tunggal atau dua calon saja.

"Tentu lebih baik karena Indonesia sangat besar, tentu kita tidak ingin demokrasi kemudian membuat rakyat kecewa kalau pemimpin yang sudah dipilih tapi ternyata tidak menghadirkan apa yang diharapkan rakyat," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/3/2018).

(Baca juga: Indo Barometer: Tidak Mungkin Calon Tunggal dalam Pilpres 2019)

Meskipun PKS telah menjalin koalisi dengan Gerindra, Hidayat mendorong kemungkinan Demokrat, PKB, dan PAN membentuk poros baru.

Hal itu demi memberikan masyarakat pilihan-pilihan yang beragam.

Hidayat mengungkapkan hal itulah yang menjadi alasan PKS menolak presidential threshold 20 persen.

"Supaya apa, supaya memberi ruang lebih banyak dari warga untuk kemudian memilih alternatif yang banyak lagi, tapi karena sudah diputuskan ya sudahlah demikian," kata Hidayat.

Meskipun presidential threshold menyempitkan ruang pilihan, Hidayat mengaku optimis kemungkinan tiga komposisi poros koalisi bisa terwujud di kompetisi Pilpres 2019.

(Baca juga: Demokrat: Upaya Jadikan Jokowi Calon Tunggal Ada Sejak Pembahasan RUU Pemilu )

Terkait dengan ketentuan cawapres Prabowo, Hidayat mengatakan PKS masih menunggu komunikasi lebih lanjut dari Gerindra, apakah mengambil cawapres dari PKS atau dari pihak lain.

"Apakah memang nanti dari pihak Gerindra akan mengambil cawapres dari PKS atau yang lain tapi tetap berkoalisi dengan PKS itu juga tetap bagian dari yang belum final," katanya.

Sebelumnya, Hidayat menyebutkan dirinya paham jika hingga saat ini belum ada keputusan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden. Namun, Hidayat mengatakan bahwa hal itu tak membuat PKS enggan berkoalisi dengan Gerindra.

"Apakah Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo, atau apakah Pak Prabowo akan menjadi king maker? Kita tunggu keputusannya. Kita belum tahu keputusannya. Tapi kalau PKS koalisi dengan Prabowo itu satu kubu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Ia menambahkan, jumlah kursi PKS dan Gerindra di DPR sudah cukup untuk mengusung capres sendiri. Dengan demikian, meski tanpa dukungan partai lain, PKS dan Partai Gerindra tetap akan berkoalisi mengusung capres dan cawapres bersama.

Kompas TV Dalam praktik global, calon tunggal hadir di daerah dengan pemilih sedikit dan ada calon petahana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com