Indonesia Beragam, Tak Seharusnya Diisi Calon Tunggal atau Dua Calon

Hidayat menilai kondisi masyarakat Indonesia yang luas dan beragam tak seharusnya diisi dengan calon tunggal atau dua calon saja.

"Tentu lebih baik karena Indonesia sangat besar, tentu kita tidak ingin demokrasi kemudian membuat rakyat kecewa kalau pemimpin yang sudah dipilih tapi ternyata tidak menghadirkan apa yang diharapkan rakyat," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/3/2018).

Meskipun PKS telah menjalin koalisi dengan Gerindra, Hidayat mendorong kemungkinan Demokrat, PKB, dan PAN membentuk poros baru.

Hal itu demi memberikan masyarakat pilihan-pilihan yang beragam.

Hidayat mengungkapkan hal itulah yang menjadi alasan PKS menolak presidential threshold 20 persen.

"Supaya apa, supaya memberi ruang lebih banyak dari warga untuk kemudian memilih alternatif yang banyak lagi, tapi karena sudah diputuskan ya sudahlah demikian," kata Hidayat.

Meskipun presidential threshold menyempitkan ruang pilihan, Hidayat mengaku optimis kemungkinan tiga komposisi poros koalisi bisa terwujud di kompetisi Pilpres 2019.

Terkait dengan ketentuan cawapres Prabowo, Hidayat mengatakan PKS masih menunggu komunikasi lebih lanjut dari Gerindra, apakah mengambil cawapres dari PKS atau dari pihak lain.

"Apakah memang nanti dari pihak Gerindra akan mengambil cawapres dari PKS atau yang lain tapi tetap berkoalisi dengan PKS itu juga tetap bagian dari yang belum final," katanya.

Sebelumnya, Hidayat menyebutkan dirinya paham jika hingga saat ini belum ada keputusan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden. Namun, Hidayat mengatakan bahwa hal itu tak membuat PKS enggan berkoalisi dengan Gerindra.

"Apakah Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo, atau apakah Pak Prabowo akan menjadi king maker? Kita tunggu keputusannya. Kita belum tahu keputusannya. Tapi kalau PKS koalisi dengan Prabowo itu satu kubu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Ia menambahkan, jumlah kursi PKS dan Gerindra di DPR sudah cukup untuk mengusung capres sendiri. Dengan demikian, meski tanpa dukungan partai lain, PKS dan Partai Gerindra tetap akan berkoalisi mengusung capres dan cawapres bersama.