Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Tim Internal Jokowi untuk Jaring Cawapres Diisi Tokoh Independen

Kompas.com - 08/03/2018, 12:16 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memuji langkah Presiden Joko Widodo yang sudah membentuk tim internal untuk menjaring calon wakil presiden.

Menurut dia, tim internal tersebut akan objektif dalam melakukan penjaringan karena diisi tokoh-tokoh yang tak berafiliasi dengan partai politik.

"Yang saya tahu tim internal Pak Jokowi untuk menjaring cawapres itu tokoh independen dan itu bagus," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga : Jokowi: Makin Banyak Calon untuk Cawapres Makin Bagus)

Menurut dia, tim independen tersebut akan mengolah masukan dari partai-partai yang saat ini sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres 2019.

Ada lima parpol di DPR yang sudah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura.

"Kemudian Pak Jokowi mengolahnya dengan tim yang berjarak dari partai itu. Baru kemudian hasilnya dirumuskan lagi bersama-sama partai," kata Arsul.

(Baca juga : Ini Alasan Golkar Belum Ajukan Cawapres bagi Jokowi di Pilpres 2019)

Arsul mengaku, tahu siapa saja sosok yang ada di tim penjaringan Jokowi itu. Namun, Arsul mengunci enggan membocorkannya ke publik.

"Itu enggak harus dibocorin," kata dia.

Arsul mengatakan, PPP sudah menyampaikan langsung ke Jokowi mengenai kriteria cawapres yang ideal mendampingi Jokowi.

(Baca juga : Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Kriterianya, yakni santri, agamis, nasionalis, muda dan intelek. Namun, Arsul menegaskan PPP sama sekali tidak menyodorkan nama ke Jokowi.

"Hanya kriteria saja," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui ia sudah mempunyai tim internal untuk Pemilu Presiden 2019.

Tim saat ini tengah bekerja untuk menggodok siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi Jokowi di periode kedua.

"(Cawapres) masih dalam proses, baru penggodokan, pematangan, baik partai-partai maupun tim internal saya," kata Jokowi di Cikarang, Selasa (27/2/2018).

Kompas TV Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru dibuka pada 4 Agustus mendatang. Namun lobi-lobi politik sudah berlangsung.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com