Kompas.com - 07/03/2018, 10:55 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pilpres 2019, sejumlah partai politik mulai mengajukan nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Joko Widodo

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengajukan Wiranto sebagai cawapres. Sedangkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sementara itu, hingga saat ini Partai Golkar belum mengajukan nama yang akan digadang-gadang sebagai cawapres.

Meskipun, partai berlambang pohon beringin itu telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

(Baca juga : Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, saat ini pihaknya memang belum membahas cawapres.

Sebab, Golkar masih berkonsentrasi untuk memenangkan para calonnya di Pilkada 2018.

"Kalau saat sekarang kita masih berkonsentrasi pada pilkada dan tentunya nanti kita lihat pada waktunya nanti," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Terkait dengan nama-nama lain yang muncul, Airlangga enggan berkomentar.

(Baca juga : Demokrat: Pencalonan AHY dalam Pilpres 2019 Belum Final)

Ia menegaskan, keputusan mengenai siapa nama cawapres, diserahkan sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.

"Ini (cawapres) sepenuhnya diserahkan kepada bapak Jokowi," kata Airlangga.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.