Bamsoet Bingung Pertemuan Presiden Jokowi dengan PSI di Istana Dipermasalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo tidak melihat persoalan yang muncul terkait pertemuan antara Presiden JokoWidodo dan perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/3/2018).

Menurut Bambang, tidak masalah jika pertemuan tersebut juga membahas Pilpres 2019.

"(Bertemu membicarakan politik praktis di Istana) memang masalahnya di mana?" ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Bambang menuturkan, pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan partai politik merupakan suatu hal yang biasa terjadi di Istana.

Selama ini pun, Presiden Jokowi kerap menerima pertinggi parpol antara lain PDI-P, Golkar, dan Gerindra.

Baca juga : Jubir: Presiden Sering Bertemu Ketum Parpol di Istana, Kenapa Baru Lapor Sekarang?

Politisi Partai Golkar itu heran kenapa pertemuan Presiden Jokowi dan PSI dipersoalkan sejumlah pihak.

"Istana telah menerima PDI-P, Golkar, dan Gerindra lalu kalau terima PSI jadi masalah? memang di Istana kalau mengundang yang lain tidak ngomongin politik?" kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan, di sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore, Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amani, tiba di Istana pada pukul 15.00 WIB. 

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

Baca juga : Bahas Pilpres di Istana Saat Jam Kerja, Presiden Dianggap Salahgunakan Fasilitas Negara

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," tutur Tsamara.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini lho Presiden kalian betul-betul berprestasi dan layak dipilih kembali," ucap Tsamara.

Pertemuan itu akhirnya dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berencana melaporkan pertemuan tersebut ke Ombudsman RI.

Rencananya, laporan dugaan maldministrasi beserta bukti-bukti akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) pukul 14.00 WIB.

"Kami akan laporkan ke Ombudsman hari Senin jam 2 siang," ujar Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman saat menggelar konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Habiburokhman menduga ada pelanggaran maldministrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Sebab, pertemuan tersebut diduga membahas pemenangan Pilpres di Istana.

Habiburokhman menjelaskan, maladministrasi merupakan perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau materiil bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seharusnya agenda-agenda politik yang hanya mementingkan salah satu kelompok, seperti pemenangan pilpres tidak dilakukan Istana.

Selain itu, ia juga menampik anggapan adanya motif politik terkait pelaporan pertemuan tersebut.

Habiburokhman menegaskan bahwa yang dilaporkan oleh ACTA ke Ombudsman bukan personal Presiden Joko Widodo, melainkan peristiwa pertemuan tersebut.

"Kita tidak boleh menolerir sedikitpun penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingam politik praktis," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra itu.

"Kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa di tahun politik ini janganlah mempertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika secara berlebihan. Kita harus kedepankan sikap ksatria dan taat asas agar menjadi contoh yang baik bagi rakyat," tuturnya.