Bahas Pilpres di Istana Saat Jam Kerja, Presiden Dianggap Salahgunakan Fasilitas Negara

Kompas.com - 02/03/2018, 12:24 WIB
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/2). 

Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)
28-02-2017 WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/2). Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 28-02-2017
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan fasilitasnya sebagai kepala negara. Sebab, Jokowi turut membahas mengenai strategi pemenangannya sebagai petahana pada saat jam kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ini aneh. Masih jam kerja. Di istana negara pula. Dan bicara pemenangan pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Jumat (2/3/2018).

Mardani mengatakan, seharusnya Jokowi bisa memisahkan jabatannya sebagai presiden dan sebagai calon presiden petahana. Dengan demikian, tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ini bisa masuk ke penyalahgunaan wewenang," kata Mardani.

Baca juga: Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencatat, biasanya Presiden Jokowi selalu memisahkan urusannya sebagai kepala negara dan urusannya sebagai politisi. Biasanya,  Presiden Jokowi selalu melakukan kegiatan yang terkait urusan partai di luar Istana atau di luar jam kerja. Namun, Mardani heran kenapa kini Presiden Jokowi tak lagi konsisten dengan sikapnya itu.

"Biasanya Pak Jokowi aware dengan masalah ini," kata Mardani.

Hal serupa disampaikan Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurut Apung, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membahas kepentingan pribadi dan golongan di Istana pada saat jam kerja merupakan sesuatu yang tidak tepat.

"Fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik, bisa jadi ini abuse of power," kata dia.

Baca juga: Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

Di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore kemarin, ia menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amani, tiba di Istana pukul 15.00 WIB.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Tsamara.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi, Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Kompas TV Terkait Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berencana bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan.


Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X