Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2018, 12:24 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan fasilitasnya sebagai kepala negara. Sebab, Jokowi turut membahas mengenai strategi pemenangannya sebagai petahana pada saat jam kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ini aneh. Masih jam kerja. Di istana negara pula. Dan bicara pemenangan pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Jumat (2/3/2018).

Mardani mengatakan, seharusnya Jokowi bisa memisahkan jabatannya sebagai presiden dan sebagai calon presiden petahana. Dengan demikian, tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ini bisa masuk ke penyalahgunaan wewenang," kata Mardani.

Baca juga: Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencatat, biasanya Presiden Jokowi selalu memisahkan urusannya sebagai kepala negara dan urusannya sebagai politisi. Biasanya,  Presiden Jokowi selalu melakukan kegiatan yang terkait urusan partai di luar Istana atau di luar jam kerja. Namun, Mardani heran kenapa kini Presiden Jokowi tak lagi konsisten dengan sikapnya itu.

"Biasanya Pak Jokowi aware dengan masalah ini," kata Mardani.

Hal serupa disampaikan Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurut Apung, apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan membahas kepentingan pribadi dan golongan di Istana pada saat jam kerja merupakan sesuatu yang tidak tepat.

"Fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik, bisa jadi ini abuse of power," kata dia.

Baca juga: Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

Di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore kemarin, ia menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amani, tiba di Istana pukul 15.00 WIB.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui, pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," kata Tsamara.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi, Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali," kata Tsamara.

Kompas TV Terkait Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berencana bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasto Klaim Sudah Ada Dialog Antara Mega dan Jokowi sebelum Tetapkan Ganjar Capres

Hasto Klaim Sudah Ada Dialog Antara Mega dan Jokowi sebelum Tetapkan Ganjar Capres

Nasional
Soal Capres Golkar, Airlangga: Tunggu 1-2 Bulan Lagi

Soal Capres Golkar, Airlangga: Tunggu 1-2 Bulan Lagi

Nasional
Usai Temui Relawan Jokowi, Ganjar Kini Hadiri Konsolidasi PDI-P DKI Jakarta

Usai Temui Relawan Jokowi, Ganjar Kini Hadiri Konsolidasi PDI-P DKI Jakarta

Nasional
Airlangga: Gubernur Lampung Luar Biasa, Dia Viralkan Jalan Rusak, Dapat Rp 800 Miliar

Airlangga: Gubernur Lampung Luar Biasa, Dia Viralkan Jalan Rusak, Dapat Rp 800 Miliar

Nasional
Airlangga Tugaskan Ridwan Kamil Menangkan Jabar-Banten-DKI: Sisanya Golkar

Airlangga Tugaskan Ridwan Kamil Menangkan Jabar-Banten-DKI: Sisanya Golkar

Nasional
Airlangga Klaim Caleg PDI-P Juga Ingin Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Airlangga Klaim Caleg PDI-P Juga Ingin Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Nasional
Denny Indrayana Klaim Ketua DPD juga Dapat Informasi MK Bakal Putuskan Sistem Tertutup dan Potensi Pemilu Ditunda

Denny Indrayana Klaim Ketua DPD juga Dapat Informasi MK Bakal Putuskan Sistem Tertutup dan Potensi Pemilu Ditunda

Nasional
Mochtar Pabottingi Meninggal, BRIN: Kiprahnya Semasa Hidup Jadi Suri Teladan Kami

Mochtar Pabottingi Meninggal, BRIN: Kiprahnya Semasa Hidup Jadi Suri Teladan Kami

Nasional
Mochtar Pabottingi, Antara Politik dan Deretan Karya Sastra

Mochtar Pabottingi, Antara Politik dan Deretan Karya Sastra

Nasional
Biksu Tudong: Terima Kasih atas Kebaikan Masyarakat Indonesia

Biksu Tudong: Terima Kasih atas Kebaikan Masyarakat Indonesia

Nasional
Denny Indrayana Ngaku Diminta Mahfud MD Bantu Anies Baswedan Jadi Capres Agar Demokrasi Lebih Sehat

Denny Indrayana Ngaku Diminta Mahfud MD Bantu Anies Baswedan Jadi Capres Agar Demokrasi Lebih Sehat

Nasional
Golkar Akan Bahas Rencana Menangkan Pemilu 2024 dalam Rakernas, Airlangga Hadir

Golkar Akan Bahas Rencana Menangkan Pemilu 2024 dalam Rakernas, Airlangga Hadir

Nasional
Denny Indrayana Khawatir Putusan MK soal Sistem Pemilu Picu Penundaan Pesta Demokrasi

Denny Indrayana Khawatir Putusan MK soal Sistem Pemilu Picu Penundaan Pesta Demokrasi

Nasional
Penulis dan Pemerhati Politik, Mochtar Pabottingi Meninggal Dunia

Penulis dan Pemerhati Politik, Mochtar Pabottingi Meninggal Dunia

Nasional
Minta Publik Awasi Sebelum MK Putuskan Sistem Pemilu, Denny Indrayana: Kalau Sudah Diputus, Tak Bisa Dikoreksi

Minta Publik Awasi Sebelum MK Putuskan Sistem Pemilu, Denny Indrayana: Kalau Sudah Diputus, Tak Bisa Dikoreksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com