Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habiburokhman: Istana Bukan Milik Sekelompok Pendukung Presiden Saja

Kompas.com - 04/03/2018, 16:57 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air Habiburokhman menyesalkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/3/2018).

Menurut Habiburokhman, seharusnya agenda-agenda politik yang hanya mementingkan salah satu kelompok, seperti pemenangan Pemilihan Presiden 2019, tidak dilakukan di Istana.

"Kita tahu bahwa Istana adalah tempat kerja resmi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Istana adalah milik seluruh rakyat, bukan milik sekelompok orang pendukung partisan Presiden saja," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Terkait hal itu, ACTA berencana melaporkan pertemuan tersebut ke Ombudsman RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

(Baca juga: Kata Presiden soal Pertemuan 90 Menit dengan PSI di Istana)

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra itu menduga ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi-PSI karena kedua pihak membahas pemenangan Pilpres 2019 di Istana.

Rencananya, laporan dugaan maldministrasi akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) siang.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya ke Ombudsman untuk menilai apakah pertemuan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui wewenang dalam konteks pelayanan publik.

"Kita tidak boleh menoleransi sedikit pun penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis," kata Habiburokhman.

"Kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa di tahun politik ini janganlah mempertontonkan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika secara berlebihan. Kita harus kedepankan sikap ksatria dan taat asas agar menjadi contoh yang baik bagi rakyat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, di sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore, Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) di Istana Kepresidenan.

Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany, tiba di Istana pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit.

(Baca: 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI)

PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Sebab, Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," tutur Tsamara.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, pertemuan Presiden Joko Widodo bersama pengurus PSI hanya sebatas silaturahim.

"Tidak ada materi yang sifatnya khusus karena pasti Presiden memahami bahwa Istana bukan untuk kegiatan bersifat politik praktis," ucap Pramono, Sabtu (3/3/2018).

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia tengah jadi sorotan, pasca bertemu Presiden Jokowi di istana yang disebut-sebut membahas dukungan untuk Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com