Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir: Presiden Sering Bertemu Ketum Parpol di Istana, Kenapa Baru Lapor Sekarang?

Kompas.com - 05/03/2018, 12:20 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comIstana Kepresidenan tak mempermasalahkan rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang akan melaporkan pertemuan Presiden Joko Widodo dan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Kalau soal siapa pun orang itu melaporkan silakan saja itu. Orang, kan, tidak bisa dicegah. Jadi silakan saja," kata Juru Bicara Presiden RI Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Namun, Johan menekankan bahwa pertemuan ketua umum partai dengan Presiden Joko Widodo itu sudah sering dilakukan di Istana. Topik bahasannya pun bermacam-macam.

"Ada Pak SBY juga pernah ke sini, Bu Mega juga pernah, Prabowo juga pernah bertemu di Istana dengan Presiden," kata Johan.

Baca juga: ACTA Akan Laporkan Pertemuan Jokowi dengan PSI ke Ombudsman

Oleh karena itu, Johan menilai langkah Presiden Jokowi menerima kunjungan silaturahim dari para elite PSI merupakan hal yang biasa. Ia pun heran kenapa baru sekarang pertemuan Presiden Jokowi dan elite parpol dipermasalahkan.

"Kenapa baru sekarang dilaporkan, ada pertanyaan juga," kata dia.

Mengenai dugaan bahwa pertemuan tersebut membahas strategi pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Johan tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkan.

"Ya, itu, kan, persepsi orang itu, orang yang melaporkan itu punya pandangan menurut dia seperti itu, itu tidak bisa dilarang orang punya persepsi itu," kata Johan.

"Tapi, sekali lagi perlu disampaikan ke publik bahwa Presiden menemui atas kunjungan ketum partai-partai politik itu sudah sering dilakukan. Tentu pembicaraannya bisa bermacam-macam, termasuk soal politik. Kan namanya ketum parpol," tambah dia.  

Baca juga: 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

Menurut Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman, ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi dan PSI.

Sebab, pertemuan tersebut diduga membahas pemenangan Pemilihan Presiden 2019 di Istana Kepresidenan. Rencananya, laporan dugaan maldministrasi akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) siang.

Adapun pertemuan Jokowi dan PSI yang dimaksud terjadi pada pada Kamis (1/3/2018) sore pukul 15.00 WIB di Istana. Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany.

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Salah satunya adalah strategi pemenangan Jokowi melalui media sosial.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia tengah jadi sorotan, pascabertemu Presiden Jokowi di Istana yang disebut-sebut membahas dukungan untuk Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com