Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ACTA Akan Laporkan Pertemuan Jokowi dengan PSI ke Ombudsman

Kompas.com - 03/03/2018, 22:45 WIB
Ihsanuddin,
Erwin Hutapea

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia ke Ombudsman. Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (1/3/2018).

"Breaking News : Hari Senin ACTA laporkan kasus “Dugaan Rapat Pemenangan Pilpres di Istana” ke Ombudsman Republik Indonesia," kata Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman lewat akun Twitter-nya, @habiburokhman, Sabtu (3/3/2018).

Saat dihubungi Kompas.com, Habiburokhman membenarkan bahwa rapat yang dimaksudnya adalah pertemuan antara Jokowi dan pengurus PSI.

Ia menduga ada pelanggaran dari pertemuan tersebut karena turut membicarakan strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

"Dugaan itu kuat karena berdasarkan pernyataan mereka sendiri. Tapi, kami masih menyatakan ini dugaan karena secara hukum harus diverifikasi oleh yang berwenang, yaitu Ombudsman," kata Habiburokhman.

Baca juga: Habiburokhman: Sering Kritisi Pemerintah, ACTA Takut Dibubarkan

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra ini menyerahkan sepenuhnya ke Ombudsman untuk menilai apakah pertemuan tersebut merupakan perbuatan yang melampaui wewenang dalam konteks pelayanan publik.

"Jadi istana itu kan sentralnya pelayanan publik dari seluruh Indonesia, pelayanan publik dikendalikan dari Istana. Kalau dipakai untuk urusan lain yang di luar pelayanan publik, misalnya pemenangan pilpres salah satu bakal calon, kita pertanyakan," ujar Habiburokhman.

"Ombudsman harus verifikasi apakah ini bentuk penyalahgunaan wewenang atau bukan," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, di sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore, Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amani, tiba di Istana pada pukul 15.00 WIB. 

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019.

Salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.

Baca juga: 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

"Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar," tutur Tsamara.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

"Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini lho Presiden kalian betul-betul berprestasi dan layak dipilih kembali," ucap Tsamara.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia tengah jadi sorotan, pasca bertemu Presiden Jokowi di istana yang disebut-sebut membahas dukungan untuk Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com