Soal Nasib PBB, KPU Belum Putuskan Terima Hasil Bawaslu atau Banding

Kompas.com - 05/03/2018, 11:43 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memutuskan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) sah sebagai peserta Pemilu 2019.

Atas putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menentukan sikap, apakah menerima hasil sidang adjudikasi Bawaslu atau mengajukan gugatan atas putusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pihaknya akan membahas terlebih dulu putusan Bawaslu tersebut dalam rapat pleno KPU RI. Rapat pleno saat ini sedang berlangsung.

"Ini semua baru mau (rapat) pleno, dibahas nanti di pleno," kata Evi di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (5/3/2018).

(Baca juga: KPU Pelajari Putusan Bawaslu yang Memenangkan PBB)

Komisioner KPU RI lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya saat ini belum memutuskan akan mengajukan banding atas putusan Bawaslu ke PTUN.

"Belum ada. Semalam baru rapat. Semalam belum banyak yang datang komisionernya. Baru berempat saja," kata Pramono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pramono membantah bahwa rapat yang dilakukan tadi malam sudah sudah menghasilkan keputusan bersama, yakni akan melayangkan gugatan ke PTUN.

"Kami sepakat membawa ke (rapat) pleno. Nanti pukul 12.00 WIB kan ada," kata Pramono.

Putusan bahwa PBB dapat mengikuti Pemilu 2019 diambil oleh Bawaslu dalam sidang adjudikasi antara PBB dengan KPU RI, Minggu (4/3/2018).

"Memutuskan dalam eksepsi Termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Majelis Pemeriksa, sekaligus Ketua Bawaslu RI, Abhan membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Dalam keputusan tersebut KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X