Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Akan Buat Pusat Data Hoaks Nasional

Kompas.com - 02/03/2018, 12:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho mengungkapkan ada sejumlah tindakan yang akan dilakukan pihaknya dalam menangkal masifnya berita hoaks selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

Salah satunya adalah dengan membangun pusat data hoaks nasional.

"Pertama, melakukan fact checking, kami sudah membangun database hoaks nasional dalam konten berbahasa indonesia, yang sedang kami tingkatkan ke database global," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

MAFINDO akan bekerja sama dengan para pengecek fakta di berbagai negara. Septiaji juga telah mempersiapkan pengecek fakta penuh waktu dan sukarelawan dari berbagai jaringan MAFINDO di daerah.

"Kami juga sudah berkolaborasi dengan dua media, yakni Kompas.com dan Tempo.co dan ada 15 media online lagi yang akan bergabung dengan kolaborasi fact checking bareng," kata dia.

Baca juga : Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Strategi ini memungkinkan isu-isu hoaks yang telah terbongkar oleh para jurnalis maupun relawan bisa dimuat di media massa. Dengan catatan, media harus memuat identitas orang yang berhasil membongkar isu hoaks yang ada.

"Kami juga sekarang melakukan integrasi dengan Google Fact Check, yang misalnya orang mencari suatu informasi dan hasilnya itu dari situs abal-abal, nanti ada flagnya bahwa itu informasi menyesatkan," ujarnya.

Terkait kerjasama dengan pemerintah, Septiaji mengaku pihaknya menjalin kerjasama dengan jaringan anak muda yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat edukasi dan literasi.

"Dan (kami) mendorong bagaimana anak muda itu bisa membuat produk konten yang positif gitu ya," ungkap dia.

Baca juga : Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Gegabah Sebar Hoaks

Selain itu, MAFINDO juga bekerja sama dengan pihak lainnya melalui pembangunan hoaks crisis center yang tersebar di tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

"Sifatnya semacam media center untuk mengklarifikasi jsu terkait dengan masalah pilkada dan isu lain. Saat ini fokusnya untuk mengatasi hoaks yang muncul di musim pilkada yang saat ini sudah meningkat," paparnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hoaks crisis center ini,.yaitu Diskominfo provinsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, jaringan jurnalis, warganet, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

"Kami menyediakan infrastrukturnya IT, untuk mengajarkan bagaimana cara untuk melaporkan hoaks atau memberikan klarifikasi," katanya.

Dengan demikian, berbagai klarifikasi isu hoaks bisa disebarkan secara luas dan masif, agar isu-isu hoaks bisa ditangani dengan cepat.

Terakhir, MAFINDO juga bekerjasama dengan Polri. Apabila sewaktu-waktu klarifikasi yang telah dilakukan oleh tim MAFINDO bisa dijadikan alat untuk memancing permusuhan dan menimbulkan rekayasa baru dengan pola transaksional, maka Polri bisa melakukan penindakan hukum lebih lanjut.

Kompas TV Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menyerahkan sepenuhnya proses hukum para tersangka MCA ke pihak kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com