Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Kompas.com - 02/03/2018, 09:35 WIB
Pelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian yang terorganisir dengan nama The Family Muslim Cyber Army saat rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/02/2018). Modus kelompok tersebut ialah menyebar ujaran kebencian dan konten berbau SARA, MCA juga menyebarkan konten berisi virus kepada pihak tertentu yang bisa merusak perangkat si penerima. MAULANA MAHARDHIKAPelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian yang terorganisir dengan nama The Family Muslim Cyber Army saat rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/02/2018). Modus kelompok tersebut ialah menyebar ujaran kebencian dan konten berbau SARA, MCA juga menyebarkan konten berisi virus kepada pihak tertentu yang bisa merusak perangkat si penerima.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terbongkarnya sindikat penyebar isu-isu provokatif The Family Muslim Cyber Army (MCA) oleh Polri pada Senin (26/2/2018) menjadi bukti masih minimnya literasi masyarakat dalam mengonsumsi informasi di media sosial.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho melihat hal tersebut menyebabkan penyebaran hoaks tak kunjung berhenti.

"Apalagi, pada momen pilkada justru akan semakin naik. Mereka-mereka itu adalah pihak-pihak yang berpotensi mengamplifikasi masifnya penyebaran hoaks di media sosial," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018) malam.

Selain itu, sindikat ini turut membuktikan tingginya polarisasi di masyarakat. Septiaji mengungkapkan, sindikat seperti MCA memperparah rasa saling curiga antarkelompok masyarakat disebabkan kerasnya perbedaan pandangan dalam memandang isu yang beredar.

Baca juga: MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam

"Jadi, terbongkarnya sindikat ini membuktikan bahwa problem mendasar di masyarakat kita terkait penyebaran hoaks ini masih cukup besar, ya," katanya.

Septiaji memaparkan bahwa pihaknya terus melakukan kontranarasi terhadap berbagai hoaks yang beredar. Ia menilai, peredaran hoaks yang didistribusikan sindikat MCA terbilang cukup mudah dibongkar. Sebab, kelemahan MCA terletak pada narasinya yang tidak kompleks.

"Menurut kami, ini tidak secanggih zaman-zaman (akun Twitter) Triomacan, yang dia cukup kompleks membangun narasinya," ucapnya.

Selain melakukan kontranarasi, Mafindo juga melakukan upaya edukasi kepada masyarakat supaya bisa memiliki daya kritis dan kemampuan membedakan mana informasi yang benar dan yang salah.

Baca juga: Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota

Seperti diketahui, MCA merupakan sindikat yang menyebarkan konten berupa isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penculikan ulama, dan mencemarkan nama baik presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh tertentu. Tidak hanya itu, pelaku juga menyebarkan konten berisi virus kepada orang tertentu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, perang terhadap hokas dan isu provokatif tentunya tidak dapat dilakukan hanya oleh Polri.

"Polisi tak bisa bekerja sendiri. Penegakan hukum kami jalankan, imbauan kami maksimalkan. Tinggal bergandengan tangan, dong, seharusnya semua stakeholder," ujar Iqbal saat dijumpai di Kompleks Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Rabu (28/2/2018).

Pengungkapan sindikat itu, lanjut Iqbal, merupakan wake up call kepada semua komponen masyarakat untuk mulai melawan hoaks dan isu provokatif, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, hingga pada akhirnya pada lingkungan yang lebih luas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Cepat Ditindak

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Cepat Ditindak

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Nasional
Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Nasional
Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Nasional
Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X