Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Kompas.com - 02/03/2018, 09:35 WIB
Pelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian yang terorganisir dengan nama The Family Muslim Cyber Army saat rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/02/2018). Modus kelompok tersebut ialah menyebar ujaran kebencian dan konten berbau SARA, MCA juga menyebarkan konten berisi virus kepada pihak tertentu yang bisa merusak perangkat si penerima. MAULANA MAHARDHIKAPelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian yang terorganisir dengan nama The Family Muslim Cyber Army saat rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/02/2018). Modus kelompok tersebut ialah menyebar ujaran kebencian dan konten berbau SARA, MCA juga menyebarkan konten berisi virus kepada pihak tertentu yang bisa merusak perangkat si penerima.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terbongkarnya sindikat penyebar isu-isu provokatif The Family Muslim Cyber Army (MCA) oleh Polri pada Senin (26/2/2018) menjadi bukti masih minimnya literasi masyarakat dalam mengonsumsi informasi di media sosial.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho melihat hal tersebut menyebabkan penyebaran hoaks tak kunjung berhenti.

"Apalagi, pada momen pilkada justru akan semakin naik. Mereka-mereka itu adalah pihak-pihak yang berpotensi mengamplifikasi masifnya penyebaran hoaks di media sosial," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018) malam.

Selain itu, sindikat ini turut membuktikan tingginya polarisasi di masyarakat. Septiaji mengungkapkan, sindikat seperti MCA memperparah rasa saling curiga antarkelompok masyarakat disebabkan kerasnya perbedaan pandangan dalam memandang isu yang beredar.

Baca juga: MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam

"Jadi, terbongkarnya sindikat ini membuktikan bahwa problem mendasar di masyarakat kita terkait penyebaran hoaks ini masih cukup besar, ya," katanya.

Septiaji memaparkan bahwa pihaknya terus melakukan kontranarasi terhadap berbagai hoaks yang beredar. Ia menilai, peredaran hoaks yang didistribusikan sindikat MCA terbilang cukup mudah dibongkar. Sebab, kelemahan MCA terletak pada narasinya yang tidak kompleks.

"Menurut kami, ini tidak secanggih zaman-zaman (akun Twitter) Triomacan, yang dia cukup kompleks membangun narasinya," ucapnya.

Selain melakukan kontranarasi, Mafindo juga melakukan upaya edukasi kepada masyarakat supaya bisa memiliki daya kritis dan kemampuan membedakan mana informasi yang benar dan yang salah.

Baca juga: Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota

Seperti diketahui, MCA merupakan sindikat yang menyebarkan konten berupa isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penculikan ulama, dan mencemarkan nama baik presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh tertentu. Tidak hanya itu, pelaku juga menyebarkan konten berisi virus kepada orang tertentu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, perang terhadap hokas dan isu provokatif tentunya tidak dapat dilakukan hanya oleh Polri.

"Polisi tak bisa bekerja sendiri. Penegakan hukum kami jalankan, imbauan kami maksimalkan. Tinggal bergandengan tangan, dong, seharusnya semua stakeholder," ujar Iqbal saat dijumpai di Kompleks Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Rabu (28/2/2018).

Pengungkapan sindikat itu, lanjut Iqbal, merupakan wake up call kepada semua komponen masyarakat untuk mulai melawan hoaks dan isu provokatif, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, hingga pada akhirnya pada lingkungan yang lebih luas.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X