Kompas.com - 01/03/2018, 13:12 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan akan segera mencari orang baru untuk menempati jabatan Deputi Penindakan KPK.

Diketahui, Deputi Penindakan KPK Irjen (Pol) Heru Winarko ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Otomatis, jabatan Deputi Penindakan KPK kosong.

"Salah satu direktur di bawahnya nanti menjadi pelaksana tugas (Plt). Kami juga segera melakukan tes untuk mencari yang baru," ujar Agus saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (1/3/2018).

KPK akan segera menggelar lelang jabatan. Proses ini bakal diikuti perwira Polri serta Kejaksaan. Jabatan Deputi Penindakan akan diisi oleh perwira Polri atau personel kejaksaan.

"Dari dulu Deputi Penindakan kalau enggak polisi, ya jaksa. Ganti-gantian. Nanti kita undang kejaksaan, kita undang kepolisian, kemudian kita lihat nanti," lanjut Agus.

(Baca juga: Agus Rahardjo Dukung Deputi Penindakan KPK Promosi Jadi Kepala BNN)

 

Rangkaian proses lelang jabatan tersebut direncanakan rampung 9 Maret 2018. Jabatan itu akan terisi sosok baru pada satu atau dua hari setelahnya.

Saat ditanya apakah Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman berpotensi menggantikan Heru, Agus membantahnya. Menurut dia, Aris akan ditarik ke institusi asal, yakni Polri.

"Kelihatannya (Aris Budiman) akan ditarik Polri. (Jadi apa) saya enggak tahu," ujar dia.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo, Kamis pagi, melantik Heru menjadi Kepala BNN menggantikan Komjen (Pol) Budi Waseso yang memasuki usia pensiun.

Pelantikan Heru yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Heru.

"Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala BNN," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

"Mengangkat Irjen (Pol) Heru Winarko SH sebagai kepala BNN terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setara eselon 1A sesuai peraturan perundangan," lanjut dia.

Kompas TV Irjen Heru Winarko menggantikan Komjen (Purn) Budi Waseso.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

Nasional
Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

Nasional
RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

Nasional
Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

Nasional
Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

Nasional
Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

Nasional
Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

Nasional
Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

Nasional
Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

Nasional
Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.