Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dukungan Banyak Parpol Tak Cukup, Jokowi Butuh Cawapres untuk Atasi Masalah Ekonomi"

Kompas.com - 27/02/2018, 12:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, figur calon wakil presiden bagi Joko Widodo memiliki peran penting dalam Pilpres 2019. Meskipun, Jokowi sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Sebelumnya, lima parpol di DPR sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP.

Menurut Ari, cawapres pendamping Jokowi harus memiliki beberapa variabel yang mampu menjawab tantangan pemerintah ke depan.

"Meskipun Jokowi memperoleh dukungan parpol yang kuat, namun figur bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi tetap berperan sentral," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Ari menilai, Jokowi perlu mempertimbangkan kebutuhan politik dalam memilih cawapres.

(Baca juga : Paling Tidak, Pak JK Bisa Jadi Kingmaker di Pilpres 2019)

Ia melihat, tantangan pemerintah ke depan adalah mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat.

Hal itu untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengejar ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yang terjaga kuat, supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan di periode kedua Jokowi," tuturnya.

Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana mengalami penurunan.

(Baca juga : Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019 Dinilai Bisa Kembali Picu Konflik di Masyarakat)

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen. Padahal, pada survei Oktober 2017 lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen.

Pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

(Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi", http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/18402181/survei-median-elektabilitas-jokowi-turun-karena-masalah-ekonomi.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com