Kompas.com - 25/02/2018, 19:15 WIB
Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (25/2/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANADirektur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (25/2/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi menilai pemerintah tidak disiplin dalam melaporkan penggunaan belanja barang dan jasa ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Salah satu hal yang disorot oleh LKPP yakni terkait dengan penyerapan anggaran yang stagnan pada awal dan pertengahan tahun, namun melonjak drastis di akhir tahun.

"Itu aneh bin ajaib," ujarnya saat menggelar konferensi di Kantor Indonesia Coruption Wacth (ICW), Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali meminta jajarannya untuk melakukan pengadaan barang dan jasa sejak Oktober pada tahun anggaran sebelumnya.

Baca juga : Saksi LKPP: Kalau Kami Tidak Dituruti, Biasanya Bertemunya di Sini, di Pengadilan

Namun kata Setya, kementerian dan lembaga tetap saja melakukan pengadaan barang dan jasa pada April atau setelah tahun anggaran berjalan.

Akhirnya, LKPP kerap didorong-dorong agar pengadaan barang dan jasa bisa dijalankan sesuai keinginan instansi tersebut.

Padahal tutur dia, bila pelaporan pengadaan barang dan jasa di laporkan pada Oktober tahun sebelumnya, LKPP bisa memberikan pendampingan kepada instansi sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih efisien.

Akibat proses pengadaan barang dan jasa dilakukan saat tahun anggaran berjalan, penyerapan anggaran terjadi tidak sesuai keinginan Presiden yakni di awal tahun, namun justru di akhir tahun.

Baca juga : ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

"Jadi kenaikan penyerapan anggarannya tidak logis," kata dia

Sebelumnya, ICW mengungkapkan bahwa di tengah keterbukaan informasi dan transparansi publik, pemerintah masih saja tidak disiplin mencantumkan semua anggaran belanja barang dan jasa pada 2017.

Dari Rp 994 triliun belanja barang dan jasa pemerintah tahun lalu di APBN dan APBD, hanya Rp 908 triliun yang dilaporkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Padahal berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, seluruh belanja barang dan jasa harus diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang kemudian diungkap melalui monev.lkpp.go.id.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X