Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Zulkifli Hasan Minta Diprioritaskan Bertemu Megawati

Kompas.com - 24/02/2018, 18:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

DENPASAR, KOMPAS.com - Pasca-deklarasi pencapresan Joko Widodo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menjalin komunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sejak awal telah meminta waktu bertemu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri seusai pengundian nomor urut peserta pemilu 2019.

"Bahkan Pak Zul (Zulkifli Hasan) sudah mengajukan harapannya untuk bisa bertemu Ibu Mega beberapa waktu lalu sebelum penetapan calon kepala daerah. Pak Zul minta dapat diprioritaskan bertemu Ibu Mega," kata Hasto di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2018).

Baca juga: Usung Jokowi sebagai Capres, PDI-P Jalin Komunikasi dengan Parpol Luar Koalisi

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Ia menambahkan, sebagai ketua umum partai sekaligus Ketua MPR, Zulkifli tentunya memiliki banyak masukan membentuk kerja sama politik yang baik.

Perbincangan dengan PAN, lanjutnya, tidak hanya soal capres dan cawapres.

Sebab, untuk menetapkan cawapres, pihaknya masih akan membahas dengan partai lain yang telah mendeklarasikan pencapresan Jokowi.

Baca juga: PDI-P: Pencapresan Jokowi Satu Kesatuan dengan Pemenangan Pilkada

"Masih ada tahapan Pak Jokowi sendiri terus melakukan pencermatan dan mendengarkan masukan. Demikian pula Ibu Megawati, yang jelas bagaimana tantangan bangsa ke depan itu akan ikut menentukan terhadap siapa yang akan diputuskan," ujarnya. 

Kompas TV Presiden Joko Widodo membuka Rakernas PDI Perjuangan di Sanur Bali. Agenda rakernas PDI-P kali ini membahas Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com