Maraknya Ujaran Kebencian Berkaitan Erat dengan Politik

Kompas.com - 22/02/2018, 17:18 WIB
IlustrasiThinkstockphotos Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional baru saja mengeluarkan hasil laporan tahunannya mengenai situasi HAM di dunia. Hasilnya, 2017 ditetapkan sebagai tahun yang penuh isu kebencian.

Lantas bagaimana di Indonesia? Jawabanya tidak jauh berbeda. Bahkan ujaran kebencian yang berkembang luas di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan politik.

"Kalau kita lihat kasus Pilkada DKI, kelihatan sekali retorika kebencian itu digunakan untuk tujuan memangkan kontestasi elektoral," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurut Usman, fenomena keterkaitan isu kebencian dengan politik adalah fenomena global. Salah satu yang menjadi contoh yakni kemenangan Donald Trump pada Pilres AS 2016 lalu.


Trump yang membawa retorika untuk menyasar kelompok minoritas di AS yakni Islam dan Mexico, justru mampu memenangkan Pilpres AS. Padahal, awalnya banyak publik yang mengkritik keras retorika Trump.

(Baca juga: Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian)

Amnesty Internasional juga mencatat strategi politik Trump diadopsi di berbagai negara dengan menebar isu kebencian dengan sasaran yang bermacam-macam.

"Jadi nampak sekali politik kebencian yang diretorikakan oleh para pemimpin cukup efektif dalam kontestasi elektoral," kata Usman.

Amnesty Internasional Indonesia memprediksi, ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM seseorang atau kelompok masyarakat masih akan terjadi pada 2018-2019.

Saat ini kata Usman, tanda-tanda yang terlihat, ujaran kebencian akan menyasar kelompok masyarakat dengan orientasi seksual tertentu seperti transgender ataupun memanfaatkan isu LGBT.

Seperti diketahui, pada 2018 ada gelarangan Pilkada serantak di 171 daerah. ementara pada 2019 ada gelaran Pileg dan Pilpres.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyatakan setuju dengan Usman bahwa ujaran kebencian terkait erat dengan politik.

Ia berharap negara berperan aktif mendukung penghentian ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM orang atau kelompok masyarakat tertentu.


Terkini Lainnya


Close Ads X