Kompas.com - 22/02/2018, 17:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty Internasional baru saja mengeluarkan hasil laporan tahunannya mengenai situasi HAM di dunia. Hasilnya, 2017 ditetapkan sebagai tahun yang penuh isu kebencian.

Lantas bagaimana di Indonesia? Jawabanya tidak jauh berbeda. Bahkan ujaran kebencian yang berkembang luas di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan politik.

"Kalau kita lihat kasus Pilkada DKI, kelihatan sekali retorika kebencian itu digunakan untuk tujuan memangkan kontestasi elektoral," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurut Usman, fenomena keterkaitan isu kebencian dengan politik adalah fenomena global. Salah satu yang menjadi contoh yakni kemenangan Donald Trump pada Pilres AS 2016 lalu.

Trump yang membawa retorika untuk menyasar kelompok minoritas di AS yakni Islam dan Mexico, justru mampu memenangkan Pilpres AS. Padahal, awalnya banyak publik yang mengkritik keras retorika Trump.

(Baca juga: Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian)

Amnesty Internasional juga mencatat strategi politik Trump diadopsi di berbagai negara dengan menebar isu kebencian dengan sasaran yang bermacam-macam.

"Jadi nampak sekali politik kebencian yang diretorikakan oleh para pemimpin cukup efektif dalam kontestasi elektoral," kata Usman.

Amnesty Internasional Indonesia memprediksi, ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM seseorang atau kelompok masyarakat masih akan terjadi pada 2018-2019.

Saat ini kata Usman, tanda-tanda yang terlihat, ujaran kebencian akan menyasar kelompok masyarakat dengan orientasi seksual tertentu seperti transgender ataupun memanfaatkan isu LGBT.

Seperti diketahui, pada 2018 ada gelarangan Pilkada serantak di 171 daerah. ementara pada 2019 ada gelaran Pileg dan Pilpres.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga menyatakan setuju dengan Usman bahwa ujaran kebencian terkait erat dengan politik.

Ia berharap negara berperan aktif mendukung penghentian ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM orang atau kelompok masyarakat tertentu.

Kompas TV Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan bertindak tegas memblokir akun media sosial yang berisi konten negatif dan kampanye hitam.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Dorong Polri Sampaikan Motif Sambo Bunuh Yosua Agar Tidak Jadi Liar

Anggota Komisi III Dorong Polri Sampaikan Motif Sambo Bunuh Yosua Agar Tidak Jadi Liar

Nasional
Mahfud Pastikan Pemerintah Terus Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Mahfud Pastikan Pemerintah Terus Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Teka-teki Motif di Balik Skenario Mematikan Sang Jenderal untuk Brigadir J

Nasional
Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Pilpres 2024: Berebut Narasi Ruang Publik

Nasional
Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Akan Diputuskan Dalam Sidang Etik

Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Akan Diputuskan Dalam Sidang Etik

Nasional
Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Ferdy Sambo dan Kasus Brigadir J, dari Belasungkawa Berujung Tersangka

Nasional
Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.