Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Perindo dan Penantiannya di Pemilu 2019

Kompas.com - 22/02/2018, 08:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan memulai debutnya di pesta demokrasi lima tahunan pada Pemilu 2019.

Partai ini mendapatkan nomor urut 9.

Perindo didirikan oleh Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada 7 Februari 2015 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Awalnya, Perindo berbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dibentuk pada 24 Februari 2013.

Deklarasi Perindo turut dihadiri para petinggi Koalisi Merah Putih seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Anis Matta, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Baca juga: Dapat Nomor 9, Perindo Rebut Angka Incaran Partai Demokrat

Hary Tanoe mengawali karir politiknya saat bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar pada 9 Oktober 2011. Namun, Hary memutuskan mundur pada 21 Januari 2013.

Hary mengaku, keputusannya mundur karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh yang saat itu hendak maju menjadi Ketua Umum.

Menjelang Pemilu 2014, Hary bergabung dengan Hanura.

Kemudian, Hary bersama Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres. Namun, suara yang didapatkan Hanura di pileg tidak memungkinkan bagi pasangan itu untuk maju.

Hary kemudian memutuskan mundur dari Hanura.

Saat pasangan capres dan cawapres sudah mengerucut menjadi dua pasang, Hary dan Wiranto mendukung pasangan yang berbeda.

Baca juga: Hary Tanoe: Masyarakat Indonesia Harus Tahu Partai Perindo

Hary mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sementara Wiranto bersama Hanura mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Saat ini, Hary didampingi oleh Ahmad Rofiq sebagai Sekjen Perindo. Partai ini menargetkan perolehan suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019.  

Dalam pidato singkatnya pada pengundian nomor urut peserta pemilu di KPU, Minggu (18/2/2018), Hary mengatakan, saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi.

Artinya, penduduk usia muda lebih banyak di Indonesia dibandingkan usia tua.

Akan tetapi, bonus demografi ini juga menyimpan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tantangan tersebut yakni adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, kata Harry, sejak awal Perindo fokus pada menurunkan ketimpangan ekonomi dengan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Kalau pemberi kerja di Indonesia semakin banyak, lebih banyak dari pencari kerja, maka gaji akan naik," kata Hary.

Kompas TV Ada kisah menarik saat partai politik saat pengundian berlangsung minggu malam termasuk reaksi Partai Hanura yang mendapatkan nomor urut 13.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com