Hasil Verifikasi KPU Dianggap Kuatkan Legitimasi Kepemimpinan Oesman Sapta

Kompas.com - 17/02/2018, 16:30 WIB
Konferensi pers Partai Hanura terkait verifikasi faktual KPU di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Partai Hanura terkait verifikasi faktual KPU di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menjadi salah satu partai politik yang lolos dalam verifikasi faktual yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keputusan itu dinilai sekaligus menguatkan legitimasi kepemimpinan Oesman Sapta.

"Berarti ada dua kekuatan hukum yang menunjukkan bahwa Partai Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lontung adalah yang sah," ujar Ketua Tim Verifikasi DPP Partai Hanura, Sutrisno Iwantono, saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Sabtu (17/2/ 2018). 

(Baca juga: Hanura Kubu Daryatmo Tolak Tawaran Menggiurkan OSO, Ini Alasannya)

Tak hanya itu, menurutnya, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta juga diakui oleh Menteri Hukum dan HAM.

Hal serupa juga dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung. Menurut dia, dua pengesahan yang diberikan pemerintah dan KPU sudah cukup memperkuat legitimasi DPP Partai Hanura.

Herry tidak akan mempersoalkan apabila nantinya ada pihak-pihak yang tidak puas dan kembali mempertanyakan kepemimpinan Oesman Sapta.

"Kalau ada yang tidak puas, itu hanya segelintir orang. Kalau ada rencana teman-teman di sana yang belum insyaf, ya silakan saja," kata Herry.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X