Kompas.com - 26/01/2018, 20:59 WIB
Para pengurus Hanura kubu Daryatmo saat menggelar konferensi pers di Hotel Sultan,.Jakarta, Jumat (26/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAPara pengurus Hanura kubu Daryatmo saat menggelar konferensi pers di Hotel Sultan,.Jakarta, Jumat (26/1/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepengurusan Partai Hanura kubu Daryatmo mengaku mendapatkan tawaran menggiurkan dari kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dalam proses rekonsiliasi Hanura. Namun, kubu Daryatmo mengaku menolak tawaran itu.

"Ada tawaran Pak Daryatmo Sekjen, Pak OSO Ketum," ujar Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Dadang mengatakan, kubu Daryatmo menolak tawaran itu sebab ingin agar kepengurusan Partai Hanura dikembalikan kepada hasil munaslub akhir 2016 lalu.

Saat itu, kursi Ketua Umum Partai Hanura dijabat oleh Oesman Sapta Odang. Sementara itu kursi Sekretaris Jenderal Partai Hanura dipegang oleh Syarifudin Sudding.

Menurut Dadang, Daryatmo sebagai ketua umum Partai Hanura hasil munaslub pada Januari 2018, mengembalikan tawaran itu kepada DPD Partai Hanura yang ikut munaslub di Kantor DPP Hanura Bambu Apus pada 18 Januari 2018.

"Pak Daryatmo mengembalikan ke forum DPD. Forum DPP dan DPD tidak sepakat dan tetap (ingin) Pak Sudding sebagai Sekjen," kata Dadang.

(Baca juga: Rekonsiliasi di Hanura Belum Capai Titik Temu)

Kedua kubu di Partai Hanura, kubu OSO dan Daryatmo, sudah sepakat untuk berdamai. Namun, belum ada titik temu dalam tahapan rekonsiliasinya.

Dadang Rusdiana sebelumnya mengungkapkan, dalam pertemuan terakhir tim rekonsiliasi Kamis (25/1/2018) malam, kubu OSO menolak usulan kubu Daryatmo.

"Kami menyayangkan sikap dari kubu Manhattan (OSO) yang saya kira tidak mencerminkan rekonsiliasi dengan sungguh-sungguh," ujarnya dalam jumpa pers.

Menurut Dadang, sebenarnya kedua kubu sudah sepakat untuk memulai rekonsiliasi dari nol. Namun saat pembicaraan tim dimulai, kedua kubu punya pandangan berbeda soal titik awal itu.

Kompas TV Lingkaran Survei Indonesia memprediksi ada lima partai politik terancam tidak akan punya wakil di DPR periode selanjutnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.