Banyak Fitnah Jelang Pilkada, Ketua DPR Minta Aparat Patroli di Medsos

Kompas.com - 14/02/2018, 22:34 WIB
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo geram terhadap makin meningkatnya akun palsu di media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax dan kebencian.

Menurut dia, penyebaran fitnah di media sosial semakin tidak terkontrol jelang pilkada 2018 dan pemilu 2019.

"Korbannya elite hingga level Presiden Jokowi. Terakhir, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri jadi korban hoax," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/2/2018).

Karena itu, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini meminta kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan patroli di media sosial.

Ia berharap, masyarakat menggunakan akun media sosial secara bijak. Masyarakat diharapkan melapor jika melihat akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax dan kebencian.

"Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian," tegas Bamsoet.

Bamsoet juga berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo dapat memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Langkah itu untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral.

Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan masyarakat di dalam mengolah serta memahami informasi.

Bamsoet meminta Pemerintah untuk melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga. Diharapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Perpustakaan Nasional bekerja sama.

"Tujuannya membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat," kata Bamsoet.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X