Kronologi OTT KPK terhadap Bupati Subang

Kompas.com - 14/02/2018, 22:24 WIB
Imas Aryumningsih seusai dilantik sebagai Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/6). TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWANImas Aryumningsih seusai dilantik sebagai Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/6).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang.

Selain Imas, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika (ASP), pihak swasta Data (D) dan pengusaha bernama Miftahhudin (MTH).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat dan ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan.

Pada Selasa (13/2/2018) sekitar pukul 18.30 WIB, tim KPK bergerak ke rest area Cileunyi, Bandung dan mengamankan Data.

(Baca juga : Bupati Subang Dijanjikan Rp 1,5 M terkait Perizinan Membuat Pabrik di Subang)

Dari tangan Data, tim KPK mengamankan uang senilai Rp 62.278.000. Tim KPK lainnya kemudian menangkap Miftahhudin di Subang sekitar pukul 19.00 WIB.

"Tim lainnya bergerak ke rumah dinas Bupati Subang dan mengamankan IA sekitar pukul 20.00 WIB bersama dua orang ajudan dan seorang sopir," kata Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Setelah itu, tim KPK mengamankan Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika dan Kasie Pelayanan Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Sutiana, di kediaman masing-masing pada Rabu dini hari pukul 01.30 WIB dan pukul 02.00 WIB.

(Baca juga : Itunya Jadi Kode Kasus Suap Bupati Subang)

Dari tangan Asep, tim KPK mengamankan uang Rp 225.050.000 dan dari tangan Sutiana diamankan uang Rp 50.000.000.

Total barang bukti uang yang disita pada kasus ini, yakni Rp 337.328.000 berserta dokumen bukti penyerahan uang.

Dari delapan orang tersebut, KPK menetapkan empat orang di antaranya sebagai tersangka, yakni Imas, Data, Miftahhudin dan Asep.

Miftahhudin diduga memberikan suap untuk Imas, Asep dan Data untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana.

Diduga, Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap yang total nilainya Rp 1,4 miliar.

Adapun komitmen fee antara perantara suap dengan pengusaha sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara komitmen fee antara Imas dengan perantara suap sebesar Rp 1,5 miliar.

KPK menduga, Imas hendak menggunakan sebagian uang suap yang diterima sebagai ongkos kampanye untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Subang.

Selain uang, Imas juga menerima fasilitas terkait pencalonannya tersebut antara lain berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan berupa mobil Toyota Alphard untuk kebutuhan kampanye.

Untuk kepentingan penanganan perkara, KPK menyegel ruang kerja di rumah dinas Bupati Subang, rumah dan kendaraan milik Data, ruang kerja Asep, dan ruang kerja atau kantor Miftahhudin.

Dalam kasus ini, Miftahhudin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai penerima, Imas, Data dan Asep Santika disangkakan melanggar Pasal 12 (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV  Yang terbaru, Bupati Subang Imas Aryumningsih. Ketiganya tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X