Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imas Aryumningsih dan Estafet Korupsi Bupati Subang

Kompas.com - 14/02/2018, 21:59 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - "Enggak tahu malu," kata Sukirman, warga Bekasi asal Subang saat mengetahui Bupati Subang Imas Aryumningsih ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, Selasa (13/2/2018) malam.

Kejengkelan Sukirman bukan tanpa alasan. Terjeratnya Bupati Subang dalam pusaran korupsi bukan kali ini terjadi, tetapi sudah tiga kali. 

Bahkan, kasus tersebut terjadi secara berturut-turut. Meminjam istilah sepak bola, istilah yang pas untuk kasus korupsi di Subang yakni hattrick.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Subang dan Tiga Orang Lainnya sebagai Tersangka 

Kasus tertangkapnya Imas bak meneruskan jejak dua Bupati Subang sebelumnya.

Eep Hidayat

Eep Hidayat menjabat Bupati Subang selama dua periode, 2003-2008 dan 2008-2013. 

Pada 2012, Eep diberhentikan dari jabatannya setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan pria kelahiran 9 September 1963 itu dalam kasus korupsi.

Kasus korupsi yang menjerat Eep yakni terkait dengan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pemerintahan Kabupaten Subang pada periode 2005-2008.

Baca juga: Penunjukan Plt Bupati Subang Tunggu Status Imas Aryumningsih 

Sebelumnya, ia divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan kasasi kepada MA dan dikabulkan.

Eep dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta subsider tiga bulan penjara. Ia diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi Rp 2,5 miliar.

Ojang Sohandi

Pasca diberhentikanya Eep, estafet kepemimpinan Subang beralih kepada Ojang Sohandi yang merupakan Wakil Bupati Subang.

Ojang naik menjadi Bupati Subang sejak Agustus 2012. 

Namun, pria kelahiran Subang 27 Juli 1978 itu, justru melanjutkan estafet Eep dalam hal korupsi. 

Baca juga: Kepala Kejari Subang Mengaku Tidak Tahu soal Suap dari Bupati Ojang 

Pada April 2016, ia ditangkap KPK karena menyuap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jabar Rp 528 juta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com