16 Pasal RKUHP Ini Mengancam Kebebasan Pers dan Masyarakat...

Kompas.com - 14/02/2018, 11:10 WIB
Ilustrasi TOTO SIHONOIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isi Rancangan KUHP menuai kontroversi. Sebanyak 16 pasal di dalam drafnya berpotensi membungkam kemerdekaan pers serta kebebasan berekspresi masyarakat.

Berikut catatan kritis dari Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers yang diungkap ke wartawan, Selasa (13/2/2018):

 

Tentang Berita Bohong

Pasal 309, mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat. Termasuk apabila hal tersebut patut diduga bohong.

Sedangkan Pasal 310, mengatur tentang pemidanaan pelaku yang menyiarkan berita tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap juga dibatasi, termasuk apabila hal tersebut patut diduga dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin yang tergabung dalam koalisi menegaskan, pasal ini merugikan kerja jurnalistik dalam penulisan berita. Pertama, tidak ada seorangpun yang dapat memastikan konsistensi pernyataan narasumber.

Dalam kerja jurnalistik, seringkali ditemukan narasumber yang berubah-ubah pernyataannya. Tentu dalam konteks ini, wartawan sangat rentang terjerat pasal ini.

"Pasal ini dapat menyebabkan si jurnalis yang memberitakan pernyataan dari narasumber A dinilai menyiarkan berita bohong," ujar Nawawi dalam diskusi di Kantor LBH Pers, Jakarta, Selasa.

(Baca juga : Jika Disahkan, RKUHP Dikhawatirkan Bertabrakan dengan UU Pers)

 

Kedua, pasal ini bertabrakan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, dalam UU Pers, sengketa pemberitaan tak dapat langsung dipidanakan, melainkan harus melalui mekanisme kajian oleh lembaga kode etik profesi wartawan, yakni Dewan Pers.

Pengacara LBH Pers Gading Yonggar Ditya khawatir implementasi RKUHP bakal menimbulkan kerancuan jika disahkan menjadi undang-undang.

"Kami khawatir penegak hukum akan lebih mengutamakan pasal di RKUHP dibandingkan UU Pers. Apalagi kualitas penyidik sekarang kan masih belum mengerti UU Pers adalah lex specialist," ujar Gading.

"Maka, itu berpotensi di dalam penerapannya. Menjadi problematika sendiri dan akan menjadi tidak seragam nantinya," lanjut dia.

Apalagi, dalam draf RKUHP juga tidak dicantumkan secara rigid seperti apa berita bohong, tidak pasti, tidak lengkap, berlebihan dan bisa menimbulkan keonaran serta kerusuhan masyarakat. Aparat penegak hukum pun berpotensi untuk membuat interpretasi sendiri terkait hal itu.

 

Penerbitan dan Percetakan

Pasal 771, mengatur tentang pembatasan seseorang menerbitkan hal yang sifatnya dapat dipidana karena disuruh oleh orang yang tidak diketahui, atau karena disuruh oleh orang yang diketahui atau patut diduga bahwa orang tersebut tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

Sementara, Pasal 772, mengatur pembatasan seseorang untuk mencetak tulisan atau gambar atas ketentuan suruhan orang yang sama dengan pasal sebelumnya.

(Baca juga : Soal Hak Imunitas, Ketua DPR Samakan UU MD3 dengan UU Pers)

 

Pasal 773 menjelaskan bahwa pasal 771 dan 772 tergantung dari sifat tulisan atau gambar yang diterbitkan atau dicetak.

Apabila tulisan dan gambar itu dikategorikan delik aduan, maka penerbit dan pencetak dapat dituntut berdasarkan aduan.

Namun apabila tulisan dan gambar dikategorikan sebagai delik umum, maka penerbit dan pencetak dapat dituntut tanpa perlu ada aduan.

Koordinator Safenet Damar Juniarto berpendapat, pasal-pasal itu bersifat kabur, tidak jelas

"Sifat tulisan dan gambar, baik sebagai tindak pidana aduan atau bukan, bisa terbuka pada penafsiran ang berbeda-beda. Harusnya ada ketentuan yang jelas lagi soal itu," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X