Jika Disahkan, RKUHP Dikhawatirkan Bertabrakan dengan UU Pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Gading Yonggar Ditya khawatir implementasi RKUHP bakal menimbulkan kerancuan jika disahkan menjadi undang-undang.

Salah satu pasal di dalam draf RKUHP yang dinilai menimbulkan kerancuan adalah yang mengatur soal pidana atas penyiaran berita atau pemberitahuan bohong (hoax), tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap.

Gading menjelaskan, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur soal sengketa pers. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan harus melalui proses pengujian di Dewan Pers terlebih dahulu.

Sementara dalam RKUHP, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan masyarakat dapat dikenakan hukuman pidana, termasuk apabila berita itu diduga bohong, tidak pasti, tidak lengkap dan berlebihan.

"Kami khawatir penegak hukum akan lebih mengutamakan pasal di RKUHP dibandingkan UU Pers. Apalagi kualitas penyidik sekarang kan masih belum mengerti UU Pers adalah lex specialist," ujar Gading dalam sebuah diskusi di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2018).

Baca juga : DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan KUHP

"Maka, itu berpotensi di dalam penerapannya. Menjadi problematika sendiri dan akan menjadi tidak seragam nantinya," lanjut dia.

Apalagi, dalam draf RKUHP juga tidak dicantumkan secara rigid seperti apa berita bohong, tidak pasti, tidak lengkap, berlebihan dan bisa menimbulkan keonaran serta kerusuhan masyarakat.

Aparat penegak hukum pun berpotensi untuk membuat interpretasi sendiri terkait hal itu. Jika demikian, artinya RKUHP tak mendukung kebebasan pers di Indonesia. Pasal-pasal tersebut sangat merugikan kerja jurnalistik di dalam penulisan berita.

Baca juga : Anggota Panja KUHP: Sebut Presiden Bodoh Bisa Dipidana

Diberitakan, Rancangan KUHP batal disahkan dalam masa sidang sekarang. Pada rapat paripurna Senin kemarin, wakil rakyat justru memperpanjang pembahasan Undang-undang tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai diperpanjangnya pembahasan itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menilai tidak realistis jika disahkan sekarang. Sebab masih ada sejumlah pasal yang diperdebatkan dalam Panitia Kerja (Panja) R-KUHP.

"Kami harus realistis karena ada beberapa pasal yang masih terjadi diskusi dan perdebatan. Maka kami putuskan tadi Bamus (Badan Musyawarah) itu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Se

nin (12/2/2018).