Jokowi Minta Darmin Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang Tak Mungkin Dilaksanakan

Kompas.com - 12/02/2018, 17:13 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (12/2/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (12/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna dengan tema 'Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019' di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2/2018).

"Saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi lagi program proyek yang bisa betul-betul dieksekusi, mana yang tidak mungkin untuk dilaksanakan, ini harus diputuskan cepat," kata Jokowi.

Sejak 2015 pemerintah menetapkan ada 245 proyek yang masuk sebagai proyek strategis nasional. Seluruh PSN tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN

Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan revisi Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Perpres yang baru, ada 245 proyek ditambah dua program dengan estimasi total nilai investasi Rp 4.197 triliun.

Baca juga : Jokowi Instruksikan Menteri Rancang Program Pembangunan SDM

Jokowi meminta agar program prioritas dan proyek strategis nasional yang belum selesai di 2017 agar segera dirampungkan dan dituntaskan.

"Dan program proyek strategis yang direncanakan dan mulai dikerjakan di 2018 betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," kata Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditemui usai rapat kabinet, Darmin tak membantah ada sejumlah proyek strategis nasional yang kemungkinan tak bisa dilaksanakan. Namun, ia belum mau menyebutkan proyek apa saja karena saat ini masih dalam tahap evaluasi.

"Orang proyek strategis nasional itu banyak, jadi nanti kita buat kriteria dulu segala macem. Kalau enggak ada kriteria nanti ribut," kata dia.

Kompas TV Infrastruktur tetap menjadi proyek andalan untuk mendongkrak kinerja Adhi Karya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

Nasional
Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

Nasional
Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

Nasional
Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

Nasional
Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri

Nasional
Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Mahfud: Korupsi Berkaitan dengan Politik, Setiap Ada Pemilu Pasti Merebak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.