Kompas.com - 12/02/2018, 16:23 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika ditemui di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika ditemui di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan keprihatinan dan kesedihannya kembali lantaran masih ada kepala daerah yang terlibat masalah dugaan korupsi.

"Prihatin dan sedih, masih ada saja teman-teman daerah khususnya kepala daerah maupun SKPD yang masih terlibat masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan Bupati Ngada, sekaligus bakal calon Gubernur NTT, Marianus Sae sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Tjahjo, semestinya para kepala daerah tersebut paham dan menghindari area rawan korupsi. Misalnya, perencanaan anggaran, barang jasa dan hibah, serta jual beli jabatan.

"Semua harus fokus, berpegang pada undang-undang yang ada. Saya kira harus menjadi perhatian, kehati-hatian," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

"Fokus pada kerja sesuai aturan-aturan yang ada dalam rangka ambil kebijakan politik pembangunan di daerah, dengan tetap berpegang pada area rawan korupsi itu dihindari," tuturnya.

(Baca juga: Bupati Ngada Diduga Terima Rp 4,1 Miliar dari Proyek Rp 54 Miliar)

Tjahjo pun juga mengimbau Marianus Sae untuk kooperatif dengan lembaga antirasuah dalam menghadapi proses hukumnya.

"Saya minta yang bersangkutan untuk kooperatif terhadap apa yang akan diproses oleh KPK," ujar Tjahjo.

Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu. Keduanya diciduk dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Marianus diduga menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek jalan di Kabupaten Ngada. Proyek jalan tersebut senilai Rp 54 miliar. Marianus menjanjikan proyek-proyek jalan tersebut dapat digarap oleh Wilhelmus.

Dalam kasus ini, Wilhelmus disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara, Marianus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Mudik Dilarang, Operator Telekomunikasi Diminta Sediakan Layanan Terjangkau untuk Silaturahmi Daring

Nasional
Firli Sebut di Era-nya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Firli Sebut di Era-nya, Sudah 2 Penyidik asal Polri yang Ditindak KPK

Nasional
Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan Seratusan WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan Seratusan WN India

Nasional
Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Nasional
Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Nasional
Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Nasional
Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X