Prabowo: Ahmad Muzani Pantas Jadi Wakil Ketua MPR RI

Kompas.com - 10/02/2018, 15:42 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika ditemui saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-10 di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketika ditemui saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-10 di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Prabowo Subianto menilai bahwa Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pantas untuk mengisi kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Hal itu diungkapkannya ketika ditemui di kantor partainya, Ragunan, Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

"Menurut kalian pantas enggak? Saya kira pantaslah, dari segi senioritas, dari segi rekam jejak," tuturnya.

Menurut Prabowo, mayoritas pengurus Partai Gerindra juga berharap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI itu menjadi pimpinan MPR RI.


"Tentunya harapan semua pengurus seperti itu," ungkap Prabowo.

(Baca juga: Oesman Sapta Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR)

Sementara itu, Muzani mengatakan, sebagai kader partai, dia akan taat pada keputusan dan penugasan partai.

"Ya, saya kan kader partai, sekarang anggota DPR RI," ujar Muzani.

Dia meminta semua pihak bersabar dan tidak berspekulasi.

"Kami masih tunggu paripurna Senin, 12 Februari karena itu adalah penetapan perubahan UU MD3 mengambil keputusan," kata Muzani.

(Baca juga: "Prabowo Subianto for President RI 2019-2024...")

Sebelumnya, pemerintah dan delapan fraksi menyepakati pembahasan revisi UU MD3 soal penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR dibawa ke rapat paripurna untuk segera disetujui.

Hal itu diputuskan dalam rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembahasan revisi UU MD3.

Selain kepada PDI-P, jatah kursi akan diberikan kepada dua partai lain yang berdasarkan perolehan suara masuk dalam tujuh besar namun belum mendapat kursi pimpinan MPR, yakni Gerindra dan PKB.

Kursi pimpinan DPR hanya ditambah satu dan diperuntukan untuk PDI-P selaku partai pemilik kursi terbanyak. Nantinya kesepakatan penambahan satu kursi untuk Pimpinan DPR juga akan dibawa ke paripurna untuk disahkan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X