Kompas.com - 09/02/2018, 16:51 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak konsisten dalam menekankan soal moralitas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Inkonsistensi itu menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan R-KUHP.

"Di satu sisi, sebagian fraksi di DPR dan Pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain malah membuka celah legalisasi judi yang memiliki argumen kurang lebih sama, yaitu soal moral," ujar Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/2/2018).

Erasmus mengatakan, pemerintah dan DPR menginisiasi untuk mengatur perilaku seksual seluruh warga negara berdasarkan standar moral yang konservatif dalam R-KUHP. Misalnya, baik laki-laki maupun perempuan yang berhubungan seks di luar nikah, dijatuhi hukuman pidana.

Baca juga : Perluasan Definisi Perzinahan dalam UU KUHP Telah Masuki Ranah Privat

Menurut Erasmus, perluasan pasal terkait hubungan privat warga negara ini justru akan menyasar kelompok rentan. Misalnya, korban perkosaan yang tak bisa membuktikan perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka, pasangan tanpa surat nikah.

Namun, di sisi lain, Pasal 505 R-KUHP mengenai Perjudian, DPR dan Pemerintah justru seakan menyimpangi pandangan moral dengan memasukkan ketentuan mengenai pidana untuk judi tanpa izin.

"Dalam Pasal 505 dapat dikatakan bahwa judi dapat dilegalkan selama memiliki izin," kata Erasmus.

Baca juga : Konsep Perzinahan di RUU KUHP Diusulkan Diperluas

Pasal 505 R-KUHP berbunyi, dipidana dengan pidana penjara  paling lama 9 tahun, setiap orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan  judi sebagai mata pencaharian.

"Dengan dimasukkannya pasal perjudian tanpa izin, justru akan melegitimasi perjudian dengan izin yang seyogyanya kalau dilihat tetap bertentangan dengan moral bangsa," kata Erasmus.

Menurut ICJR, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan dan pembahasan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi DPR dan pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain membuka celah legalisasi judi.

Kompas TV DPR berusaha memasukan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam rancangan KUHP.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

Nasional
Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Nasional
Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Nasional
Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Nasional
Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Nasional
Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Nasional
Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.