Mendagri Anggap Aksi Ketua BEM UI Tak Hormati Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap aksi Ketua BEM Universitas Indonesia, Zaadit Taqwa yang memberikan "kartu kuning" kepada Presiden Joko Widodo sebagai sebuah tindakan tak terpuji.

"Tindakan seorang mahasiswa UI yang demonstrasi sangat tidak menghormati bapak Presiden RI yang hadir memberikan penghormatan kepada keluarga besar UI," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Sabtu (3/2/2018).

Padahal, kata Tjahjo, Presiden Jokowi hadir dalam acara Dies Natalis Ke-68 UI itu tak lain karena ingin memberikan penghargaan kepada kampus "jaket kuning" atas sumbangsihnya kepada bangsa dan negara selama ini.

"Presiden RI hadir di kampus UI memberikan sambutan adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kepada civitas akademika UI yang membanggakan Indonesia," ucap dia.

Menurut Tjahjo, ada waktu yang lebih pas untuk menyampaikan kritik atau pendapat kepada pemerintah.

"Kalau mau unjuk rasa menyampaikan aspirasi sah saja. Tapi harusnya di luar tempat acara resmi. Tidak di tempat acara yang terhormat bagi civitas akademika UI dan menghormati kehadiran tamu," kata dia.

Baca juga : Kartu Kuning untuk Jokowi Dianggap Ekspresi Galau Mahasiswa

Meski demikian, Tjahjo bisa memahami aksi tersebut sebagai sebuah hak untuk menyampaikan kritik atas kinerja pemerintah.

"Kritik dari mahasiswa UI adalah hak setiap mahasiswa yang harus kritis obyektif konstruktif," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu

Aksi Zaadit itu sendiri dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018) kemarin.

Kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri selama pemerintahan Jokowi.

Baca juga : Kartu Kuning Juga Dinilai sebagai Peringatan bagi Elektabilitas Jokowi

Pada tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan BEM UI.

Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.