Tak Berwenang soal Penjabat Gubernur, Tjahjo Serahkan ke Wiranto

Kompas.com - 01/02/2018, 18:59 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan kewenangan untuk mengusulkan calon penjabat gubernur kepada Presiden Joko Widodo sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Soal penjabat gubernur, bukan wewenang saya lagi. Sudah diserahkan ke Menko Polhukam," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Dengan demikian, menurut Tjahjo, kini Wiranto yang mempunyai wewenang menunjuk penjabat gubernur, baik berasal dari latar belakang TNI, Polri, Kemendagri atau pejabat pemerintah daerah tersebut sendiri.

"Pak Menko Polhukam nanti komunikasinya dengan Mensesneg. Karena bentuknya kan Keppres," ujar Tjahjo.

(Baca juga: Soal Penjabat Gubernur, Desmond Sindir Mendagri Ingin Bawahi Polri)

Soal siapa yang akan ditunjuk untuk diangkat sebagai penjabat gubernur daerah peserta Pilkada, Tjahjo mengatakan, dirinya tidak lagi ikut sumbang saran. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada koordinasi Kemenko Polhukam dan Kemensetneg.

"Keputusannya terserah Istana," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, usulan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengangkat dua perwira tinggi Polri untuk jadi penjabat gubernur menuai polemik.

Ada dua nama yang merupakan pejabat tinggi Polri, yang diusulkan untuk menjadi penjabat gubernur, yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk penjabat gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk penjabat gubernur Sumut.

(Baca juga: Jokowi Akan Pertimbangkan Kritik Publik soal Penjabat Gubernur dari Polri)

Kemudian, Tjahjo menegaskan bahwa sebenarnya belum ada kepastian siapa saja yang akan diangkat menjadi penjabat gubernur daerah peserta Pilkada 2018. Namun, persoalan tersebut sudah menyebabkan kegaduhan.

Tjahjo mengatakan, nama-nama calon penjabat gubernur mesti melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu. Tahapan itu mulai dari usulan resmi Kepala Polri dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, baru kemudian dikirimkan ke Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara untuk disetujui.

"Dari Kapolri, lisan sudah (disampaikan). Sementara dari Menko Polhukam belum keluar," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (29/1/2018).

Tjahjo tidak ingin tergesa-gesa mengirimkan nama calon penjabat ke Presiden. Gubernur dan Wakil Gubernur petahana masih berstatus definitif hingga bulan Juni 2018 mendatang. Menjelang waktunya, barulah Mendagri akan mengirimkannya ke Presiden.

"Mendekati Juni, kami baru akan ajukan ke Mensesneg untuk persetujuan Keppres. Jadi ya sampai sekarang belum sampai pada tahap persetujuan Presiden," ujar Tjahjo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X