Marak Hoaks Jelang Pilkada, Bawaslu Awasi Facebook dan 8 Medsos Lain

Kompas.com - 31/01/2018, 14:22 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) menandatangani kerja sama manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Jakarta, Rabu (31/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIBadan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) menandatangani kerja sama manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menandatangani nota kesepakatan aksi tentang manajemen dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2018, pada hari ini Rabu (31/1/2018).

Penandatanganan nota kesepakatan aksi dilakukan oleh Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Dalam sambutannya, Abhan menyampaikan, Pilkada sejatinya merupakan saluran bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam politik. Pilkada menjadi salah satu cara penguatan demokrasi.

"Tetapi Pilkada akan terciderai dengan maraknya penggunaan media sosial yang mengandung hoaks dan konten negatif," kata Abhan.

Lebih lanjut Abhan menuturkan, dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada tahun ini, sebanyak 12 provinsi diantaranya tergolong tinggi dalam hal penggunaan media sosial (medsos).

(Baca juga: Hina Polisi di Facebook, Seorang Taruna Ditangkap)

Di sisi lain, isu politik identitas juga marak bahkan sampai tingkat kabupaten/kota.

Maka dari itu, lanjut Abhan, nota kesepakatan aksi ini sangat penting untuk melindungi hak-hak pemilih dalam memperoleh informasi yang benar dan berimbang.

"Nota kesepakatan aksi ini sejalan dengan perintah Undang-undang dan semangat Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu," lanjut Abhan.

Dalam kesempatan tersebut, Arief mengatakan masyarakat Indonesia memang sudah cukup lama menggunakan media sosial. Adapun nota kesepakatan aksi ini dilakukan sebagai langkah konkret dari penyelenggara pemilu agar penggunaan internet dalam demokrasi semakin baik.

"KPU menyadari penggunaan sarana ini penting untuk membangun kepercayaan publik," kaya Arief.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menuturkan, ada sembilan penyelenggara sistem elektronik (platform) yang bekerjasama dalam melakukan manajemen dan pengawasan konten.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X