Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak 2018, Polri Cermati Ancaman Hoaks yang Beredar

Kompas.com - 08/01/2018, 20:54 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, Polri menaruh perhatian khusus terhadap ancaman kabar bohong atau hoaks yang beredar di Pilkada serentak 2018.

"Isu hoaks bisa terjadi. Oleh karena itu Polri bukan hanya menyiapkan pengamanan fisik saja. Tapi cyber patrol kita juga sudah siapkan dan sudah operasionalkan," kata Syafruddin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Menurut Syafruddin, potensi hoaks di Pilkada bisa sangat mungkin dimunculkan demi menjatuhkan lawan atau kampanye hitam.

"Jadi isu hoaks itu juga bisa memicu jadi hal yang tak pantas, tak penting, bisa saja dimainkan di Pilkada," kata dia.

(Baca juga: Di Tahun Politik, Presiden Bikin Lembaga Anti-hoaks)

Apalagi kata dia, saat ini isu hoaks mudah dimanfaatkan untuk menggerakkan massa dalam jumlah yang besar.

"Sekarang lagi zaman milenial, zaman now. Jadi itu perlu diperhatikan menjadi fokus kita. Isu-isu hoaks bisa saja menggerakkan massa," ucap Syafruddin.

"Anda tahu di Tunisia bisa jadi goncangan besar itu karena dimulai dari isu hoaks sampai bisa fatal bagi sebuah negara. Oleh karena itu semua saya imbau untuk mengantisipaai ini," tegas dia.

Tak cuma itu, Polri kata Syafruddin juga menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada Pilkada, utamanya di sejumlah daerah yang rawan.

"Ada dinamika politik yang terjadi. Setiap dinamika politik di situ kita akan antisipasi dari segi kekuatan. Tapi sampai saat ini update-nya kondusif kondisinya," ujar dia.

(Baca juga: Cerita Sandiaga tentang Kabar Hoaks Rekruitmen Volunteer Asian Games)

"Namun kesiapan pasukan untuk pergeseran ke wilayah sudah kita siapkan untuk menghadapi masa sosialisasi kampanye Pilkada," tambah Syafruddin.

Syafruddin pun menambahkan, daerah-daerah yang dianggap oleh Polri rawan pada Pilkada mendatang antara lain, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan serta Sumatera Utara.

"Kenapa demikian? karena dari aspek pemilih yang begitu besar, terus tentu kontestasi juga (rawan) akan resisten karena perebutan suara. Kan 45 persen penduduk Indonesia ada di Jawa," kata dia.

"Kemudian Papua. Karena aspek letak geografis dan aspek lain yang bisa terjadi di sana. Sulawesi Selatan karena melihat pasangan yang akan berkontestasi politik. Sumatera Utara juga demikian cukup rawan karena dari aspek kontestasi," terangnya.

Kompas TV Pasca gempa Tasikmalaya, gempa membuat panik warga di Garut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com