Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: PPDP yang Lakukan Pelanggaran Harus Segera Diganti

Kompas.com - 30/01/2018, 20:04 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Evi Novida Ginting Manik meminta KPU Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kabupaten/Kota apabila terbukti ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bermasalah atau melakukan pelanggaran.

Misalnya, PPDP terbukti juga menjadi anggota partai politik.

"Ya, kalau itu harus segera diberhentikan," kata Evi ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Evi lebih lanjut mengatakan, setelah melakukan pemberhentian terhadap PPDP yang terbukti melakukan pelanggaran, KPU kabupaten/kota harus segera melakukan rekrutmen.

"Tentu kehati-hatian dalam rekrutmen ini menjadi penting, agar kita mendapat petugas yang bekerja optimal, mau berdedikasi untuk bisa menghasilkan data pemilih kita yang akurat," katanya.

Meski demikian tidak ada jaminan bahwa rekrutmen yang dilakukan, menghasilkan petugas yang diharapkan. Sebab, diakui Evi, proses seleksi PPDP hanya dilakukan secara administratif.

(Baca juga: Coklit Data Pemilih, KPU Ingatkan Petugas PPDP untuk Door to Door)

"Tentu kita berharap PPDP-nya jujur, menyampaikan apakah dia menjadi anggota parpol atau tidak," katanya.

Dikutip dari Tribunnews.com, KPU Kota Semarang telah memberhentikan 22 PPDP dari rekomendasi Panwas Kota Semarang.

Mereka terbukti melakukan pelanggaran administratif, antara lain ada hubungan perkawinan antara sesama penyelenggara pemilu, dan ada yang menjadi anggota parpol.

Ke-22 pelanggaran administratif tersebut ditemukan di empat kecamatan yakni Gayamsari, Pedurungan, Semarang Utara, serta Ngaliyan.

"KPU sudah menindaklanjut surat Panwaslu dan kabar terbaru, personil tersebut sudah diganti," kata anggota Panwaslu Kota Semarang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Hukum, Naya Amin Zaini.

Dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPDP juga ditemukan di Lampung. Panwaslu Kota Lampung melaporkan ada PPDP yang bertugas tidak sesuai standar dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit).

Temuan tersebut diantaranya ada di Kecamatan Way Halim dan Telukbetung Barat.

Kompas TV Verifikasi faktual partai politik tak hanya dilakukan terhadap DPP partai di Jakarta. Verifikasi juga dilakukan kepada pengurus partai politik di daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com