KPU: PPDP yang Lakukan Pelanggaran Harus Segera Diganti

Kompas.com - 30/01/2018, 20:04 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI ( KPU) Evi Novida Ginting Manik meminta KPU Kabupaten/Kota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kabupaten/Kota apabila terbukti ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bermasalah atau melakukan pelanggaran.

Misalnya, PPDP terbukti juga menjadi anggota partai politik.

"Ya, kalau itu harus segera diberhentikan," kata Evi ditemui di kantor KPU, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Evi lebih lanjut mengatakan, setelah melakukan pemberhentian terhadap PPDP yang terbukti melakukan pelanggaran, KPU kabupaten/kota harus segera melakukan rekrutmen.

"Tentu kehati-hatian dalam rekrutmen ini menjadi penting, agar kita mendapat petugas yang bekerja optimal, mau berdedikasi untuk bisa menghasilkan data pemilih kita yang akurat," katanya.

Meski demikian tidak ada jaminan bahwa rekrutmen yang dilakukan, menghasilkan petugas yang diharapkan. Sebab, diakui Evi, proses seleksi PPDP hanya dilakukan secara administratif.

(Baca juga: Coklit Data Pemilih, KPU Ingatkan Petugas PPDP untuk Door to Door)

"Tentu kita berharap PPDP-nya jujur, menyampaikan apakah dia menjadi anggota parpol atau tidak," katanya.

Dikutip dari Tribunnews.com, KPU Kota Semarang telah memberhentikan 22 PPDP dari rekomendasi Panwas Kota Semarang.

Mereka terbukti melakukan pelanggaran administratif, antara lain ada hubungan perkawinan antara sesama penyelenggara pemilu, dan ada yang menjadi anggota parpol.

Ke-22 pelanggaran administratif tersebut ditemukan di empat kecamatan yakni Gayamsari, Pedurungan, Semarang Utara, serta Ngaliyan.

"KPU sudah menindaklanjut surat Panwaslu dan kabar terbaru, personil tersebut sudah diganti," kata anggota Panwaslu Kota Semarang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Hukum, Naya Amin Zaini.

Dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPDP juga ditemukan di Lampung. Panwaslu Kota Lampung melaporkan ada PPDP yang bertugas tidak sesuai standar dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit).

Temuan tersebut diantaranya ada di Kecamatan Way Halim dan Telukbetung Barat.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X