Saat Mendagri Heran karena Usulnya soal Penjabat Gubernur Diributkan

Kompas.com - 30/01/2018, 15:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi pengarahan ke Baintelkam Polri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi pengarahan ke Baintelkam Polri di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Nada bicara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tiba-tiba meninggi saat bicara mengenai usulnya tentang perwira tinggi Polri jadi penjabat gubernur. Usul itu kini memang menjadi gaduh dan diributkan banyak orang.

"Saya ambil contoh kecil saja, sekarang ribut, 'kenapa Mendagri minta Polisi jadi penjabat gubernur'. Loh kenapa ribut?," ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Tjahjo heran usulnya itu diributkan. Sebab, kata dia, sejak 2016 lalu dirinya sudah melakukan hal serupa. Penjabat gubernur di Sulawesi Barat saat itu adalah Irjen Carlo Brix Tewu.

Carlo merupakan Plh Deputi V Bidang Keamanan Nasional Kemenko Polhukam dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

(Baca juga: Jokowi Akan Pertimbangkan Kritik Publik soal Penjabat Gubernur dari Polri)

Sementara, untuk penjabat gubernur Aceh saat itu, Tjahjo menunjuk Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

"Loh kenapa ribut, sejak 2016 saya menaruh Irjen jadi penjabat Sulbar, enggak ada masalah. Menaruh Mayor Jenderal TNI jadi penjabat gubernur di Aceh ya aman, lancar, enggak ada yang complain satu pun. Masa sekarang ribut ini itu," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, publik harus memiliki kayakinan kepada institusi TNI atau Polri meski anggotanya diangkat jadi pejabat gubernur sementara.

Apalagi, kata dia, Kapolri dan Panglima TNI sudah menyatakan netralitas kedua institusi tersebut dalam pilkada.

"Masa kita enggak percaya dengan kedua pos kita, TNI-Polri. Harus percaya, netral ya netral, tugas ya tugas," ucap politisi PDI-P itu.

(Baca juga: Mendagri Sebut Penjabat Gubernur di Papua Juga Akan Diisi Polri atau TNI)

Sebelumya diberitakan, sejumlah partai politik hingga lembaga swadaya masyarakat menolak usulan mengangkat perwira Polri menjadi penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Usulan itu dinilai akan menimbulkan polemik dan justru membuat publik curiga kepada institusi Polri.

Apalagi, di Jawa Barat, ada anggota kepolisian yang menjadi peserta pilkada, yakni Komjen Anton Charliyan sebagai bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan.

Kompas TV Tjahjo menegaskan Kemendagri hanya membuat konsep yang keputusan akhirnya berada di tangan presiden.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.