Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wiranto, FSAB Dorong Dewan Kerukunan Nasional Segera Dibentuk

Kompas.com - 25/01/2018, 14:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

Kompas TV Sosok pemimpin yang dapat menyatukan perbedaan menjadi tokoh paling dicari.

Belakangan, Wiranto meralat dan menegaskan kewenangan DKN akan difokuskan pada penyelesaian konflik horizontal di masyarakat ataupun konflik vertikal antara masyarakat dan aparat pemerintah.

Sejak Februari 2017 lalu,, Wiranto mengaku telah menyiapkan 11 nama dari kalangan tokoh masyarakat dan agama untuk menjadi anggota DKN.

Kesebelas nama tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui melalui penerbitan keputusan presiden (keppres) dan pembentukan DKN melalui peraturan presiden (perpres).

Namun, hingga saat ini, DKN belum juga terbentuk.


Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kenegaraan si Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kenegaraan si Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).

Pada hari ini, Kamis (25/1/2018), Presiden beserta rombongan bertolak menuju New Delhi, India, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India. 

KTT dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan kerja sama India dengan ASEAN tersebut akan dilanjutkan dengan plenary session yang mengusung tema "India Share Values, Common Destiny".

Kerja sama di Sri Lanka

Dari kunjungan ke Sri Lanka, Presiden Jokowi menyepakati sejumlah kerja sama dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. 

Seluruh kerja sama itu berada di bidang perdagangan dan ekonomi. Pertama, kedua negara sepakat membentuk Free Trade Agreement (FTA). 

"Salah satunya yakni melalui pembentukan Free Trade Agreement dan saya gembira karena penjajakan FTA ini telah dimulai," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana. 

Baca juga: Terbang ke Sri Lanka, Jokowi Awali Kunjungan ke 5 Negara 

Jokowi juga meminta negosiasi FTA dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan negosiasi Trade in Goods (TIGs). Ia berharap, negosiasi tidak lebih dari dua tahun. 

Untuk memperlancar proses negosiasi, Pemerintah Indonesia dan Sri Lanka sepakat untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) perdagangan dan investasi.

Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kenegaraan si Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kenegaraan si Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).

Pokja bertugas membahas sekaligus mengatasi hambatan perdagangan dan investasi serta merumuskan perundingan perjanjian perdagangan. 

Kedua, Jokowi menyatakan kesiapan salah satu BUMN, yakni PT INKA untuk mengekspor gerbong penumpang/barang ke Sri Lanka. 

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com