Bertemu Wiranto, FSAB Dorong Dewan Kerukunan Nasional Segera Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menerima Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB).

Pertemuan berlangsung tertutup di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ketua FSAB Suryo Susilo mengatakan, pihaknya memberikan masukan kepada Wiranto terkait situasi terkini yang dinilai rawan konflik.

"Kami melihat situasi sekarang dalam pilkada dan Pilpres 2019 mendatang, sangat rawan terhadap konflik. Oleh karena itu, kami sebagai organisasi ingin jadi mitra pemerintah dalam menciptakan kerukunan, suasana damai," kata Suryo.

"Karena kami ini anak-anak dari orangtua yang berkonflik. Yang punya hak untuk dendam tapi kita sudah bisa berdamai, saling menerima dan melihat ke depan," tambah dia.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Dewan Kerukunan Nasional Mengacu UU Penanganan Konflik Sosial

Ia mencontohkan, isu mengenai suku, agama, ras, dan antar-golongan yang terus digunakan dalam pilkada.

Suryo menilai, secara tidak sadar masyarakat Indonesia mulai tergiring pada isu yang bisa memecah kesatuan tersebut.

"Ini bisa membahayakan kesatuan kita," ujar Suryo.

Oleh karena itu, Suryo menegaskan, FSAB sangat mendukung gagasan Wiranto untuk membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Diharapkan, lembaga ini bisa menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Tanah Air.

"Kami berharap ini bisa segera diwujudkan dan Bapak Presiden bisa teken Keppres-nya. Karena kalau konflik kita biarkan saja ke depannya membahayakan keutuhan negara kita," kata dia.

Baca juga: Kemenko Polhukam Rampungkan Draf Perpres Dewan Kerukunan Nasional

Ia yakin, konflik sosial yang terjadi di masyarakat tak akan selesai karena prosesnya apabila diselesaikan melalui pengadilan. Bahkan, jalur hukum bisa mengibarkan konflik baru karena yang kalah tidak bisa terima.

"Tapi kalau pakai kearifan bangsa Indonesia sendiri yaitu menyelesaikan konflik secara musyawarah, itu di luar pengadilan, ada win-win solution. Ada penyelesaian yang bisa diterima," kata dia.

Wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) sudah disuarakan oleh Wiranto sejak awal tahun lalu.

Wiranto sempat menyebut salah satu tujuan pembentukan DKN adalah menggantikan peran KKR dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial.

Belakangan, Wiranto meralat dan menegaskan kewenangan DKN akan difokuskan pada penyelesaian konflik horizontal di masyarakat ataupun konflik vertikal antara masyarakat dan aparat pemerintah.

Sejak Februari 2017 lalu,, Wiranto mengaku telah menyiapkan 11 nama dari kalangan tokoh masyarakat dan agama untuk menjadi anggota DKN.

Kesebelas nama tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui melalui penerbitan keputusan presiden (keppres) dan pembentukan DKN melalui peraturan presiden (perpres).

Namun, hingga saat ini, DKN belum juga terbentuk.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kenegaraan si Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).

Pada hari ini, Kamis (25/1/2018), Presiden beserta rombongan bertolak menuju New Delhi, India, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India. 

KTT dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan kerja sama India dengan ASEAN tersebut akan dilanjutkan dengan plenary session yang mengusung tema "India Share Values, Common Destiny".

Kerja sama di Sri Lanka

Dari kunjungan ke Sri Lanka, Presiden Jokowi menyepakati sejumlah kerja sama dengan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. 

Seluruh kerja sama itu berada di bidang perdagangan dan ekonomi. Pertama, kedua negara sepakat membentuk Free Trade Agreement (FTA). 

"Salah satunya yakni melalui pembentukan Free Trade Agreement dan saya gembira karena penjajakan FTA ini telah dimulai," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana. 

Baca juga: Terbang ke Sri Lanka, Jokowi Awali Kunjungan ke 5 Negara 

Jokowi juga meminta negosiasi FTA dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan negosiasi Trade in Goods (TIGs). Ia berharap, negosiasi tidak lebih dari dua tahun. 

Untuk memperlancar proses negosiasi, Pemerintah Indonesia dan Sri Lanka sepakat untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) perdagangan dan investasi.

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kenegaraan si Sri Lanka, Rabu (24/1/2018).

Kedua, Jokowi menyatakan kesiapan salah satu BUMN, yakni PT INKA untuk mengekspor gerbong penumpang/barang ke Sri Lanka. 

Ketiga, Indonesia dan Sri Lanka sepakat untuk bekerja sama di bidang penanganan bencana dan pendidikan. Kerja sama ini digagas karena kedua negara sama-sama negara yang berpotensi tinggi dalam hal bencana.

Baca juga: Sri Lanka Bangun Perkebunan Ganja Resmi untuk Pasar Lokal dan Ekspor 

Seluruh kerja sama itu sekaligus sebagai perayaan peringatan 66 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Sri Lanka.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Sri Lanka kali ini juga bersejarah karena yang pertama kali setelah terakhir 39 tahun lalu. 

Presiden Jokowi juga menegaskan, Indonesia ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka. 

"BUMN Indonesia telah melakukan kontrak termasuk untuk pembangunan jalan layang yang menghubungkan jembatan New Kelani Bridge-Rajagiriya," ujar Jokowi. 

Perdana Menteri Sri Lanka Wickremesinghe menyambut baik keinginan Indonesia tersebut. Apalagi, anggaran negara Sri Lanka sangat terbatas. 

"Kami mendukung keinginan Indonesia, kita bisa jajaki melalui pembiayaan Publik Private Partnership," ujar Wickremesinghe.