Kompas.com - 24/01/2018, 10:58 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (14/2/2016). KOMPAS/ALIF ICHWANPresiden Joko Widodo didampingi Ny Iriana Joko Widodo memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak ke Amerika Serikat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (14/2/2016).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (23/1/2018) pagi, bertolak ke Sri Lanka.

Perjalanan itu mengawali serangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke lima negara, yakni Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan dan Afghanistan.

Presiden dan rombongan bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 09.00 WIB.

Sesaat sebelum bertolak, Presiden Jokowi sempat menyampaikan tujuan kunjungannya, khususnya ke Bangladesh.

(Baca juga: Pemulangan Pengungsi Rohingya Tertunda, Myanmar Salahkan Bangladesh)

 

Jokowi mengatakan, di Bangladesh, Presiden akan menyerahkan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang masih bertahan di kamp pengungsian.

"Ini melanjutkan bantuan yang sudah beberapa kali sampai ke sana. Banyak pengungsi yang masih membutuhkan obat-obatan dan makanan," ujar Jokowi.

Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi juga akan meninjau pengungsi, ia mengaku belum mengetahuinya.

"Kalau memang waktunya memungkinkan, ya kita akan menengok," ujar dia.

Rencananya, Presiden akan kembali ke tanah air, 29 Januari 2018.

Kompas TV Paus Fransiskus menyerukan tindakan tegas penyelesaian krisis politik dan kemanusiaan Rohingya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X