Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memundurkan Lagi Peradaban Politik Indonesia ke 89 Tahun Silam...

Kompas.com - 24/01/2018, 19:51 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com – Kemunculan politik identitas yang berbalut isu politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 potensial terjadi di Pilkada serentak 2018.

Disadari atau tidak, dibangkitkannya kembali politik identitas dengan narasi kebencian kepada agama atau etnis tertentu di Indonesia membuat peradaban politik kembali mundur.

“Kalau hari ini masih membawa politik identitas, maka secara sadar peradaban politik kita mundur 89 tahun,” ujar Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah dalam acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Seharusnya, politik identitas tidak perlu lagi dibangkitkan. Sebab generasi Indonesia awal tahun 1900-an sudah menutup lembaran perdebatan soal keberagaman masyarakat Indonesia.

Kongres Pemuda kedua yang digelar 27-28 Oktober 1928 menjadi langkah maju para pemuda Indonesia untuk tidak lagi berdebat soal keberagaman agama dan suku demi persatuan.

Hasilnya, generasi tersebut sadar akan pentingnya persatuan dan menghasikan sumpah bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

(Baca juga: Potensi Politik SARA di Pilkada 2018 Diyakini Minim, Kenapa?)

Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Asep Salahudin tidak ingin kejadian di Pilkada DKI Jakarta 2017 terulang di Pilkada serentak 2018.

Menurut Asep, Pilkada DKI 2017 merupakan pengalaman pahit dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebab, identitas dipolitisasi untuk kepentingan politik pragmatis.

Padahal, tutur dia, keberagaman identitas masyarakat Indonesia sudah final dan tidak perlu lagi dibawa-bawa ke ranah politik praktis dengan memunculkan isu agama dan etnis.

Para pemuda di Kongres Pemuda 1928, mampu menunjukan sikap seorang negarawan. Meski pemuda Jawa mendominasi kongres, namun bahasa yang dipilih bukan bahasa Jawa, namun Melayu.

“Pada abad ke-20, mereka (pemuda Indonesia) sudah bicara tentang Indonesia yang lapang,” kata dia.

Kini saat politik identitas dengan berbalut isu SARA kembali dimunculkan, Asep bertanya-tanya, jangan-jangan generasi saat ini, dengan segala kemajuan ilmu dan teknologinya, justru tertinggal jauh dari generasi 89 tahun silam.

Kompas TV Kecurangan dan praktik dinasti dalam Pilkada masih jadi momok masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com