Memundurkan Lagi Peradaban Politik Indonesia ke 89 Tahun Silam...

Disadari atau tidak, dibangkitkannya kembali politik identitas dengan narasi kebencian kepada agama atau etnis tertentu di Indonesia membuat peradaban politik kembali mundur.

“Kalau hari ini masih membawa politik identitas, maka secara sadar peradaban politik kita mundur 89 tahun,” ujar Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah dalam acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Seharusnya, politik identitas tidak perlu lagi dibangkitkan. Sebab generasi Indonesia awal tahun 1900-an sudah menutup lembaran perdebatan soal keberagaman masyarakat Indonesia.

Kongres Pemuda kedua yang digelar 27-28 Oktober 1928 menjadi langkah maju para pemuda Indonesia untuk tidak lagi berdebat soal keberagaman agama dan suku demi persatuan.

Hasilnya, generasi tersebut sadar akan pentingnya persatuan dan menghasikan sumpah bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Asep Salahudin tidak ingin kejadian di Pilkada DKI Jakarta 2017 terulang di Pilkada serentak 2018.

Menurut Asep, Pilkada DKI 2017 merupakan pengalaman pahit dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebab, identitas dipolitisasi untuk kepentingan politik pragmatis.

Padahal, tutur dia, keberagaman identitas masyarakat Indonesia sudah final dan tidak perlu lagi dibawa-bawa ke ranah politik praktis dengan memunculkan isu agama dan etnis.

Para pemuda di Kongres Pemuda 1928, mampu menunjukan sikap seorang negarawan. Meski pemuda Jawa mendominasi kongres, namun bahasa yang dipilih bukan bahasa Jawa, namun Melayu.

“Pada abad ke-20, mereka (pemuda Indonesia) sudah bicara tentang Indonesia yang lapang,” kata dia.

Kini saat politik identitas dengan berbalut isu SARA kembali dimunculkan, Asep bertanya-tanya, jangan-jangan generasi saat ini, dengan segala kemajuan ilmu dan teknologinya, justru tertinggal jauh dari generasi 89 tahun silam.