Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Ujaran Kebencian dan SARA Tak Sehat untuk Demokrasi

Kompas.com - 18/01/2018, 16:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengimbau calon kepala daerah maupun para pendukungnya tidak melakukan kampanye ataupun menyebarkan ujaran bernada kebencian terhadap kelompok tertentu.

Apalagi, sampai menyinggung suku, agama dan ras kelompok tertentu demi menjatuhkan lawan politik.

"Segala bentuk politisasi identitas yang menggunakan pemelintiran kebencian yang berujung upaya diskriminasi SARA atau menyerang lawan politik, itu sesuatu yang tidak sehat untuk kehidupan demokrasi," ujar Al Araf di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Al Araf khawatir upaya politisasi identitas dengan diskriminasi SARA hingga propaganda negatif soal komunis masih akan mewarnai Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Padahal, kata dia, menebarkan kebencian demi kemenangan politik akan berbahaya bagi situasi keamanan di Indonesia.

(Baca juga: Lakukan Ujaran Kebencian, Bisakah Peserta Pemilu Didiskualifikasi?)

Dia mencontohkan negara-negara yang pertarungan politiknya diwarnai kampanye hitam dan ujaran kebencian, salah satunya Yugoslavia. Pesta demokrasi itu berujung konflik dan kekerasan hingga negara itu terpecah belah.

"Kami ingin tekankan pentingnya membangun proses pilkada yang damai. Karena pilkada itu harus dilakukan penuh kebahagiaan bukan ketakutan," kata Araf.

Alih-alih melakukan ujaran kebencian dan bernuansa SARA, kata Al Araf, peserta Pilkada sebaiknya mengedepankan gagasan dan program politik yang bisa membuat perubahan di masyarakat.

 

(Baca juga: Bawaslu Gandeng Tim Cyber Polri Tindak Ujaran Kebencian Saat Pemilu)

Dengan demikian, masyarakat lebih obyektif memilih pemimpin yamg benar-benar dibutuhkan untuk membangun daerahnya, bukan dengan menjatuhkan lawan politik.

Jika hal-hal tersebut masih terjadi, Araf meminta ketegasan aparat penegak hukum untuk menindaknya.

"Aparat penegak hukum diminta bertindak proporsional, perlu melakukan tindakan tegas dengan tetap menghormati HAM dan aspek penegakan preventif," kata Al Araf.

Kompas TV Politik SARA dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com