Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Politik SARA di Pilkada 2018 Diyakini Minim, Kenapa?

Kompas.com - 24/01/2018, 18:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comPilkada serentak 2018 masih dibayangi munculnya isu politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Namun seberapa besar potensinya?

Pengamat politik sekaligus Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan meyakini, potensi isu SARA atau politik identitas di Pilkada serentak 2018 minim.

“Saya kira kita bisa bergembiralah di Pilkada 2018 itu dilihat dari segi perilaku politik,” ujarnya dalam acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dua faktor

Menurut Djayadi, ada dua fakltor utama yang menentukan kemunculan politik identitas dengan berbagai isu SARA muncul dalam Pilkada. Kedua faktor itu harus terpenuhi.

Pertama yaitu syarat Pilkada yang kompetitif yang berarti tidak ada pihak yang dominan dalam Pilkada. Bila pertarungan kompetitif atau apple to apple, maka politik identitas bisa menjadi dasar penentu orang untuk memenangkan satu calon.

Baca juga : Kehidupan Bandung Cindy, Politik Identitas, dan Fenomena Ridwan Kamil

Selain itu, tingkat kompetitif yang memunculkan politik identitas juga bisa muncul apabila kelompok yang bertarung dalam Pilkada memiliki perasaan bahwa identitasnya sedang menjadi pertaruhan.

Kedua, yaitu polarisasi pasangan calon dan pendukungnya. Polarisasi pasangan calon yaitu terkotak-kotaknya calon kepala daerah bisa berdasarkan suku atau agama. Sementara polarisasi dukungan yaitu terbaginya kekuatan politik yang saling berhadapan satu sama lain.

Pilkada 2018

Pada pilkada 2018 terdapat 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Sekitar 17 di antaranya yaitu pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi.

Menurut Djayadi, dari 17 provinsi, 10 di antaranya tidak ada petanaha. Dengan demikan persaingan di 10 provinsi tersebut akan ketat karena tidak ada yang dominan.

Kompetisi pilkada yang ketat juga diyakini akan terjadi di dua provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara dan Riau.

Meski petahana maju lagi, namun tidak ada pasangan yang dominan. Sebab, petahana yang maju kembali di pilkada dua provinsi tersebut adalah wakil gubernur, bukan gubernurnya.

Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi

Dari sisi ini, 12 dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada 2018 sudah memenuhi faktor pertama yaitu Pilkada yang kompetitif.

Namun bila dihadapkan kepada faktor yang kedua yaitu polarisasi, maka potensi munculnya politik identitas menjadi minim.

Halaman:


Terkini Lainnya

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com