Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta TNI-Polri Bersinergi Tangani Potensi Konflik Jelang Pilkada

Kompas.com - 23/01/2018, 12:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri dan TNI bersinergi dan menjaga soliditas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Salah satunya dalam mengatasi potensi konflik yang kerap ditemui dalam tahapan pemilu.

"Beliau memerintahkan agar polri dan TNI bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan potensi konflik itu," ujar Tito di kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Tito mengatakan, sinergi dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga jajaran bawah TNI dan Polri.

Presiden juga meminta agar Polri maupun TNI tidak mengeksklusifkan diri, namun merangkul semua elemen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

"Ini semua untuk mendinginkan suasana situasi politik yang cenderung akan memanas," kata Tito.

Di samping itu, Polri dan TNI diminta melakukan pemetaan potensi konflik dari 171 wilayah yang mengikuti Pilkada.

(Baca juga: Presiden, Menteri, hingga Pimpinan Lembaga Beri Pembekalan soal Pilkada di Rapim TNI-Polri)

 

Dengan demikian, bisa diukur tingkat kerawanan dan langkah antisipasinya seperti apa. Langkah-langkah persuasif juga diperlukan untuk menyelesaikan potensi konflik ketimbang dengan cara represif. 

"Jadi proaktif dan kemudian menyelesaikannya sebelum potensi konflik itu berkembang," kata Tito.

Terakhir, Jokowi juga menekankan agar pimpinan Polri dan TNI juga mengamati perkembangan lingkungan di luar negeri.

Tito mengatakan, jangan sampai nanti dikejutkan dengan dinamika global dan tidak ada persiapan sebelumnya untuk mengantisipasi.

"Kita antisipatif kalau ada yang berkaitan dengan masalah-masalah tugas pokok TNI dan Polri. Kita sudah siap untuk mengantisipasinya," kata Tito.

 

Netralitas

 

Hal tak kalah penting yang jadi perhatian Presiden yakni netralitas TNI dan Polri.

(Baca juga: Di Rapim TNI/Polri, Jokowi Sebut Masyarakat Semakin Dewasa dalam Berpolitik)

 

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi selalu menekankan soal netralitas aparat menjelang tahun politik.

"Pesan bapak presiden, TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada 2018 dan tahapan Pemilu 2019," kata Hadi.

TNI dan Polri juga diminta berbaur tanpa mengotak-ngotakkan institusi. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu bisa berjalan lancar, aman, dan tidak ada permasalahan berarti.

Hadi memastikan, setelah ini dilakukan koordinasi antara Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri untuk menindaklanjuti pesan-pesan Presiden Jokowi.

"Apa yang disampaikan presiden perintahnya jelas dan kami siap melaksanakan tugas sesuai perintah bapak Presiden," kata Hadi.

Kompas TV Perwira TNI-Polri Melirik Panggung Politik Pilkada 2018
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com